15 hours ago
2
Bandung, VIVA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tahun 2026 akan menjadi tahun yang berat bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jaba. Sebab, Pemprov akan ‘puasa’, seiring langkah penghematan operasional pemprov imbas penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar tahun 2026.
Diketahui, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar tahun 2026, ada di angka sekitar Rp28 triliun, yang merupakan hasil revisi APBD Jabar 2026 yang semula diproyeksikan sebesar Rp31,1 triliun, akibat ditundanya dana transfer pusat ke daerah sebesar Rp2,4 triliun.
"Sebelum saya menjabat (APBD) di angka Rp37 triliun. Awal menjabat di sekitar Rp31 triliun. Dan nanti akan turun lagi," kata Dedi di Bandung, Sabtu.
Karena turunnya nilai APBD 2026, Dedi mengatakan pihaknya akan berpuasa dengan melakukan berbagai penghematan antara lain pengurangan perjalanan dinas, belanja makan dan minum, alat tulis kantor, termasuk langkah menerapkan work from home (WFH) bagi sebagian pegawai Pemprov Jabar.
"Jadi itu. Langkah WFH sendiri agar tidak terjadi penumpukan pegawai Provinsi Jawa Barat di kantor. Karena semakin banyak orang di kantor, semakin banyak air yang dipakai, listrik yang dipakai, semakin banyak jaringan internet yang digunakan," kata Dedi.
Meski berpuasa secara internal pada tahun 2026 karena banyak anggaran operasional yang dipangkas, Dedi mengatakan belanja untuk kepentingan publik diupayakan tetap meningkat, khususnya infrastruktur dan pendidikan.
"Puasa untuk internal, tapi untuk eksternal atau layanan publiknya pesta. Karena alokasi untuk kepentingan masyarakat malah meningkat tahun ini untuk layanan publik," katanya.
APBD Rp28 Triliun
Pada Jumat kemarin, Pemprov Jabar dan DPRD Jabar telah menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 dalam satu rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar.
Dalam rapat tersebut, Dedi menjabarkan komposisi belanja daerah dalam APBD 2025, mulai dari belanja daerah yang berada di kisaran Rp28 triliun, akibat ditundanya dana transfer pusat ke daerah sebesar Rp2,4 triliun.
Untuk pos belanja yang akan dilaksanakan Pemprov Jabar, di antaranya untuk sektor pendidikan di angka Rp6,30 triliun, kemudian belanja kesehatan Rp1,63 triliun.
Halaman Selanjutnya
Lalu belanja infrastruktur Rp4,01 triliun di antaranya untuk preservasi jalan dan jembatan senilai Rp2,2 triliun, juga PJU dan perlengkapan jalan Rp559 miliar.
