APBD Jabar 2026 Turun, Dedi Mulyadi: Pemimpin Sejati Dikasih Uang Sedikit Tetap Bisa Membangun

• 

• Berita

• Nasional

Minggu, 2 November 2025 - 10:00 WIB

Bandung, VIVA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan tahun 2026 akan menjadi tahun yang berat, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar yang terus turun, di mana tahun 2026 ada di angka sekitar Rp28 triliun.

Angka tersebut, adalah hasil revisi APBD Jabar 2026 yang semula diproyeksikan sebesar Rp31,1 triliun, akibat ditundanya dana transfer pusat ke daerah sebesar Rp2,4 triliun.

"Sebelum saya menjabat di angka Rp37 triliun. Awal menjabat di sekitar Rp31 triliun. Dan nanti akan turun lagi," kata Dedi di Bandung, Sabtu.

Dedi menyatakan, pengurangan APBD yang cukup signifikan itu jadi tantangan besar. Namun, dia menegaskan meski turun tapi belanja khususnya infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat lainnya tak berkurang.

"Pemimpin sejati adalah dikasih uang (sedikit) tapi tetap bisa membangun. Anggaran infrastruktur tak turun, malah justru akan naik, sebagai komitmen dalam memberikan layanan publik," ujar Dedi.

Pada Jumat 31 Oktober, Pemprov Jabar dan DPRD Jabar telah menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 dalam satu rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar.

Dalam rapat tersebut, Dedi menjabarkan komposisi belanja daerah dalam APBD 2025, mulai dari belanja daerah yang berada di kisaran Rp28 triliun karena berkurangnya kucuran transfer pusat ke daerah.

Untuk pos belanja yang akan dilaksanakan Pemprov Jabar, di antaranya untuk sektor pendidikan di angka Rp6,30 triliun, kemudian belanja kesehatan Rp1,63 triliun.

Lalu belanja infrastruktur Rp4,01 triliun, belanja lingkungan hidup Rp180,6 miliar, belanja pangan dan pertanian Rp135,04 miliar.

Kemudian belanja pembangunan desa, sosial dan kemasyarakatan Rp746,41 miliar, belanja perekonomian Rp245,57 miliar, serta belanja bagi hasil dan hibah Rp6,23 triliun.

Kemudian belanja program lainnya Rp393,54 miliar, serta belanja pegawai dan fixed cost Rp8,36 triliun. (Ant)