Sumber : Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan mengingatkan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mencermati penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK). Sebab, penetapan UMP dan UMK harus dicermati serta dipertimbangkan dengan matang agar tak terjebak kepada kebijakan yang populis. Hal tersebut disampaikan Budi Gunawan dalam paparannya di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 7 November 2024. Photo : "Terkait penetapan UMP, UMK, keputusan ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak terjebak kepada kebijakan yang populis," kata Budi Gunawan. Ia menambahkan bahwa upah minimum yang terlalu tinggi dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Selain itu, upah yang terlalu tinggi juga berpotensi pelanggaran terhadap aturan. "UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, menurunkan rekrutmen tenaga kerja baru, mendorong pekerja ke sektor informal, dan ujung-ujungnya menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan," kata Budi Gunawan. Di sisi lain, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu berharap agar pemerintah daerah mendukung demokrasi yang jujur, adil dan damai menjelang kontestasi Pilkada 2024. Ia meminta agar setiap kepala daerah mampu melakukan perencanaan dengan rinci untuk mengantisipasi risiko yang kemungkinan akan terjadi. Photo : "Selanjutnya terkait dengan Pilkada serentak, kita semua berharap agar pesta demokrasi betul-betul bisa berjalan dengan aman lancar jurdil dan damai. Untuk itu kami mengusahakan kepada setiap kepala daerah agar melakukan perencanaan dengan detail dan sebaik-baiknya," kata Budi Gunawan. "Gunakan kontigensi plan untuk mengantisipasi setiap risiko yang berpotensi muncul, jangan sampai kita terdadak atau panik oleh perkembangan situasi di luar kendali kita," imbuhnya. Halaman Selanjutnya Di sisi lain, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu berharap agar pemerintah daerah mendukung demokrasi yang jujur, adil dan damai menjelang kontestasi Pilkada 2024.
Berita Terkait
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Menurut Budi Gunawan alias BG, seluruh kepala daerah mesti meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, yudikatif dan legislatif.
Indikasi kecenderungan memihak dinilai cukup terlihat dari akun media sosial Polda Banten, baik Instagram maupun Tiktok.
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, KUHP baru bakal diterapkan satu tahun lagi
Gunung Semeru di perbatasan Lumajang dan Malang, Jawa Timur, tercatat beberapa kali erupsi disertai letusan dengan ketinggian hingga 1 kilometer di atas puncak Mahameru.
Terpopuler
Prabowo dalam ucapannya juga menaruh harapan kemenangan Trump demi perdamaian dan stabilitas global.
Calon Gubernur nomor urut 02 Edy Rahmayadi menyinggung Kota Medan adalah kota terkotor di seluruh Indonesia, dalam Debat Kedua Pilkada Sumut 2024
Calon Gubernur Sumut nomor urut 2, Edy Rahmayadi secara terang-terangan menyindir soal Blok Medan saat debat lawan Bobby Nasution di Pilgub Sumut
Polisi akhirnya mengungkap penyebab kematian asisten rumah tangga (ART) berinisial NM, yang ditemukan tewas dalam toren air di rumah majikannya di kawasan Kelapa Gading.
Selengkapnya Partner
Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat terhadap kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih lantaran diprediksi terpilih sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat.
Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Kevin Diks dijadwalkan akan menjalani sumpah WNI pada hari ini Kamis, 7 November 2024. Namun ternyata, di tanggal itu klubnya
Informasi lengkap harga terbaru Oppo A3, A3 Pro 5G, dan A3x di bulan November 2024. Dapatkan perbandingan fitur dan spesifikasinya disini
Selengkapnya Isu Terkini
Menko Polkam) RI Budi Gunawan alias BG.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan