3 weeks ago
12
Sumber : Jakarta, VIVA - Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Nicky Fahrizal mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto harus memberikan perhatian khusus terhadap rencana revisi Undang-Undang (UU) TNI, Polri, dan MK yang sudah mulai dibahas sejak periode DPR 2019—2024. Photo : VIVA.co.id 25 Oktober 2024 Berita Terkait
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Pengamat hukum mengatakan bahwa stabilitas politik dan keamanan menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi besar pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
CSIS menyebut koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak gemuk bila dibandingkan dua presiden sebelumnya.
Presiden RI Prabowo Subianto coba mengajarkan soal kedisiplinan kepada jajaran pembantunya di Kabinet Merah Putih.
Retreat di Akmil Magelang yang diikuti para menteri, wakil menteri, hingga staf Presiden sudah dimulai.
Adanya perbedaan hasil survei terkait dengan Pilkada Jakarta, membuat Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi, akan panggil LSI. Juga Poltracking Indonesia
Persoalan stabilitas politik dan keamanan, harus menjadi faktor utama, dalam jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Itu dinilai penting, dalam situasi sekarang.
Terpopuler
Para menteri dan wakil menteri, serta jajaran anggota Kabinet Merah Putih, mulai hari ini akan mendapat pembekalan di Akadami Militer atau Akmil Magelang, Jumat hari ini.
Calon Gubernur Sumut nomor urut 1, Muhammad Bobby Afif Nasution tidak merespons banyak saat ditanya wartawan terkait dengan sorakan dirinya saat pelantikan Prabowo-Gibran
Berikut lima berita terpopuler VIVA.co.id kanal news. Terpopuler soal kasus pemerkosaan bergilir yang dialami gadis ABG di Jakarta Barat.
Ipda Rudy Soik, anggota Polresta Kupang, diberhentikan tidak hormat dari Kepolisian usai menyidik kasus penimbunan BBM yang menyebabkan kelangkaan BBM di Kupang
Retreat di Akmil Magelang yang diikuti para menteri, wakil menteri, hingga staf Presiden sudah dimulai.
Selengkapnya Partner
Samsung Galaxy S22 Plus dan Galaxy S22 Ultra adalah dua perangkat flagship yang menawarkan pengalaman premium. Meskipun berada dalam seri yang sama
Desain grafis kini menjadi kebutuhan penting, digunakan oleh berbagai kalangan untuk membuat undangan, poster, hingga konten media sosial dengan aplikasi yang mudah diaks
Kalau ada iPhone 16 yang bisa beroperasi di Indonesia artinya itu boleh saya sampaikan ilegal, laporkan ke kami karena kami belum keluarkan izin perilisannya
Dengan harga sekitar 1 jutaan rupiah, Tecno Spark 30C menjadi pilihan menarik bagi mereka yang ingin mendapatkan smartphone dengan kamera berkualitas tanpa harus merogoh
Selengkapnya Isu Terkini
Nicky Fahrizal menjelaskan bahwa revisi UU tersebut harus sesuai dengan semangat penegakan sistem demokrasi di Indonesia sehingga membawa dampak lebih baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan.
"Ada beberapa revisi UU yang krusial dan di CSIS mengobservasi itu secara mendalam: yang pertama, merevisi UU TNI yang ke depan akan diteruskan pembahasannya; kedua, UU Polri; dan terakhir, UU MK," kata Nicky dalam diskusi bertema "Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan" di Auditorium CSIS, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024.Ilustrasi. DPR RI akan menggelar rapat paripurna DPR RI
Dia menjelaskan bahwa pembahasan revisi UU TNI belum selesai hingga kini, padahal sudah sejak zaman pemerintahan presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Nicky mengingatkan kepada Presiden harus secara aktif mengikuti proses revisi sehingga ketiga UU itu sesuai dengan semangat hukum yang benar dan selaras dengan demokrasi konstitusional.
Selain itu, CSIS berharap Presiden memperbaiki ekosistem pembentukan hukum atau UU dengan memperhatikan tahapan pembentukan UU yang baik, lalu pelibatan partisipasi publik yang bermakna dan tidak bertentangan dengan konstitusi yang berlaku hari ini.
"Karena ini adalah refleksi dari lima tahun sebelumnya. Maka, saya perlu mengingatkan kembali bahwa praktik-praktik yang memang kurang tepat jangan lagi diulang," ujar dia.Ilustrasi-Parade pasukan dan Alutsista di HUT TNI ke 69
Selain perhatian terhadap revisi tiga UU itu, komitmen Prabowo untuk memberantas tindak pidana korupsi juga harus serius.
Presiden memiliki tantangan untuk mengintegrasikan lembaga penegakan hukum yang berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif seperti KPK, Polri, kejaksaan, dan inspektorat jenderal yang ada di kementerian atau lembaga.
"Oleh sebab itu, perlu penyempurnaan strategi pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi secara sistematis, proporsional, terukur, dan tepat sasaran," kata peneliti CSIS itu. (ant)
Analisis Pengamat soal Alasan Prabowo Pisahkan Kemenko Hukum dan Kemenko Polkam
Pengamat hukum mengatakan bahwa stabilitas politik dan keamanan menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi besar pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4978942/original/009078300_1729775831-Depositphotos_232439244_L.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4978932/original/030865900_1729775058-Depositphotos_684357230_L.jpg)
