DPR Bilang Banyak Dapur yang Dikelola Polri Bermasalah: Sangat Meresahkan

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 12 November 2025 - 18:45 WIB

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyebut keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Polri banyak menimbulkan masalah.

Hal tersebut disampaikan Yahya dalam rapat kerja Komisi IX DPR bersama Kepala BGN Dadan Hindayana di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu, 12 November 2025.

“Ini kehadiran SPPG dari Polri ini di lapangan menimbulkan masalah, Pak Kepala,” kata Yahya.

Yahya menjelaskan salah satu masalah yang ditemukan banyak SPPG yang diminta pindah oleh polisi. Padahal, kata dia, SPPG tersebut sudah lebih dulu bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memberikan MBG.

“Sebab untuk mendapatkan penerima manfaat, banyak polisi yang gerilya ke sekolah-sekolah. Jadi, ini benturan dengan SPPG yang sudah dikelola oleh masyarakat,” kata Yahya.

“Jadi SPPG yang sudah kerja sama dengan sekolah, ini disuruh pindah oleh polisi. Ini banyak kasus-kasus ini, Pak. Ini yang melaporkan ke saya itu di Grobogan dan Brebes,” ujar dia.

Yahya menilai peristiwa tersebut sangat meresahkan masyarakat di lapangan. Dia meminta jangan ada lagi kasus perebutan paksa yang dilakukan oleh polisi.

“Jangan sampai yang sudah kerja sama dengan SPPG tertentu, karena diminta dipaksa oleh Polres, pindah. Sehingga mengurangi jatah dari SPPG yang sudah berjalan,” kata dia.

“Jadi kalau ini dimonitor dengan baik, nanti tidak akan terjadi tumpang tindih. Jadi kalau polisi yang datang, masyarakat takut, Pak. Apalagi kalau ditakut-takuti pakai seragam. Menurut saya ini sangat merisaukan di lapangan,” ungkap Yahya.