DPR Tunggu Keberanian Pemerintah Bersih-bersih Kartelisasi Judi Online

Jakarta, VIVA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta mengatkaan perlu ada evaluasi implementasi revolusi mental dan reformasi kultur dalam pemerintahan, pasca pegawai dan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dijadikan tersangka kasus judi online oleh kepolisian. Sebab, kata dia, tak sedikit pelanggaran justru dimulai dari kalangan internal seperti pegawai di Kementerian Komdigi.

“Hal ini bukan sekali terjadi di negeri kita, bahkan seringkali terjadi di mana ada suatu permasalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan dengan melibatkan ‘orang dalam’ atau internal,” kata Wayan melalui keterangannya pada Rabu, 6 November 2024.

Kata dia, bukti bahwa profesionalisme kerja, etik dan moral, serta akuntabilitas dan transparansi masih merupakan wacana yang tidak secara penuh atau konsisten dijalankan. Para pegawai ini masih tergiur dengan ‘pemasukan ilegal’ atau godaan dari mafia atau kartel, dan dengan mudahnya melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Nah, Wayan melihat apa yang terjadi tersebut mengingatkan pada beberapa kasus terkait keterlibatan oknum internal dan mafia yang merajalela di Indonesia. Misalnya, kasus suap terhadap hakim untuk pengurusan di Mahkamah Agung, keterlibatan oknum aparat dalam kartel narkoba, keterlibatan aparat dalam jaringan TPPO, hingga kasus suap dan pungutan liar di sejumlah perizinan seperti pada kajian KPK. 

“Hal ini menandakan bahwa budaya korupsi (suap dan pungli) masih sangat kuat dan banyak, serta membutuhkan gebrakan besar untuk melawannya. Tantangan bagi Presiden, termasuk menteri maupun pimpinan lembaga terkait lainnya. Setidaknya, terdapat sejumlah strategi yang harus menjadi perhatian besar Pemerintah,” jelas Anggota Komisi III DPR ini.

Pertama, Wayan memiliki catatan pentingnya memastikan penegakan hukum yang responsif dan menyeluruh. Pengungkapan jaringan judi online ini layak untuk diapresiasi dan menjadi pintu masuk untuk mengungkap seluruh pelaku tindak pidana terorganisasi terkait lainnya. 

Menurut dia, penegakan hukum tidak boleh lagi menyisakan celah untuk pelaku melarikan diri dari penghukuman dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat. Sistem penegakan hukum harus jelas dan transparan. Demikian pula pejabat di Kementerian dalam menjalankan fungsi penegakan aturan perundang-undangan. 

“Cara-cara luar biasa harus digunakan untuk menghadirkan keberanian mengungkap dan menindak seluruh oknum yang terlibat sebagai cara “bersih-bersih” atau filter terhadap pengaruh mafia,” ujarnya.

Kemudian, Wayan mengatakan perlu penguatan terhadap sistem pengawasan dengan audit internal dan eksternal harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Whistleblowing system dan evaluasi 360 harus dapat dijalankan secara jelas dan tegas, serta meritokrasi kerja pegawai juga didasarkan pada kualitas, profesionalisme dan integritas pegawai secara objektif dengan tolak ukur yang jelas.

Menurut dia, sistem reward and punishment harus tegas dilakukan terhadap pegawai yang memberikan kontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas kerja. Para pegawai juga dapat menikmati reward atau penghargaan dan pelindungan, ketika dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh atasan maupun pegawai lainnya, terutama yang terkait dengan pungli dan suap (whistleblowing). 

“Demikian pula penguatan terhadap Inspektorat dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pegawai, dimulai dari audit atau penilaian yang terukur terhadap rekan kerja dan sistem pengawasan melekat. Prinsip vicarious liability dapat diterapkan untuk mengefektifkan sistem pengawasan dan penggunaan kewenangan secara bertanggung jawab (responsibilitas),” jelas dia.

Strategi selanjutnya, kata Wayan, pembangunan transparansi dan akuntabilitas publik yang konkrit dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Setiap lembaga harus berbenah dengan meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi terhadap masyarakat dan membuka akses publik seluas-luasnya. Hal ini untuk memberikan pertanggungjawaban kepada publik tentang responsivitas, jalannya birokrasi, informasi dan layanan publik, akuntabilitas kerja, maupun kualitas hasil atau output kerja. 

“Strategi ini untuk menghindari adanya dugaan atau asumsi terhadap kinerja birokrasi sekaligus menjadi pengawas terhadap kelemahan atau kekurangan dari sistem dan layanan publik yang dijalankan, sekaligus menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh mafia atau terjadinya pungli,” ungkapnya.

Kemudian, Wayan juga mengatakan pentingnya memberikan dukungan sumber daya organisasi yang cukup dan tepat sasaran. Dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai terhadap sektor-sektor yang cukup rentan dan strategis harus dapat terpenuhi. “Sektor seperti layanan publik dan penggunaan kewenangan harus diisi dengan sumber daya manusia yang terbukti dan teruji profesionalitas dan integritasnya,” ucapnya.

Namun di sisi lain, Wayan menambahkan harus terperhatikan kesejahteraan atau tunjangan kinerja yang memadai. Jangan sampai, lanjut dia, APBN terbebani justru dengan pengisian jabatan atau pegawai yang tidak perlu, atau alokasi anggaran yang besar ke bidang-bidang yang masih belum menjadi prioritas atau memenuhi kebutuhan publik secara langsung.

“Kebijakan harus menyasar pada kebutuhan publik secara langsung, atau alokasi untuk pengembangan digitalisasi atau otomatisasi sistem layanan publik dan pengawasan terhadap transparansi dan akuntabiltas layanan,” katanya lagi.

Kata dia, hal-hal seperti ini yang seharusnya menjadi prioritas alokasi anggaran suatu kementerian atau lembaga. Strategi ini tentu akan jelas meningkatkan kredibilitas atau tingkat kepercayaan/kepuasan terhadap Pemerintah. 

“Anggaran dan SDM harus dialokasikan di tempat-tempat yang dapat memperluas jangkauan Pemerintah kepada masyarakat, daripada hanya sekedar menambah jabatan atau SDM dan sarana prasarananya, tanpa memikirkan skala prioritas terhadap kebutuhan publik, yang justru akan membebani anggaran,” jelas Wayan.

Saat ini, kata Wayan, tentu semua elemen masyarakat menunggu bagaimana kelanjutan dari penanganan kasus penyalahgunaan kewenangan di Kementerian Komdigi maupun kemampuan aparat penegak hukum untuk mengungkap kartelisasi judi yang cukup besar dan berpengaruh di Indonesia. Tentunya, ia mengapresiasi Polda Metro Jaya maupun Satuan Tugas Judi Online yang berhasil mengungkap jaringan internal pegawai Komdigi.

“Kita menunggu keberanian dan ketegasan Pemerintah dalam mengungkap seluruh jaringan dan aktor utama dari mafia judi online, termasuk pengungkapan terhadap pejabat tinggi yang terlibat, hingga tuntas ke akar-akarnya. Lebih jauh lagi, masyarakat juga menunggu bagaimana kebijakan Pemerintah dalam melakukan perbaikan diri (revolusi mental) maupun penguatan transparansi dan akuntabilitas institusi berdasarkan good governance, dalam rangka meraih kepercayaan masyarakat yang tinggi,” pungkasnya.