11 hours ago
3
Padang, VIVA – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengisyaratkan perpanjangan status tanggap darurat bencana alam di wilayah provinsi Sumbar, mengingat sebagian besar kabupaten dan kota masih melaksanakan penanganan darurat.
Menurut Mahyeldi, status darurat ini berpotensi diperpanjang karena sebagian besar kabupaten dan kota masih fokus pada upaya pemulihan. Ia menegaskan pekerjaan membersihkan material longsor, timbunan lumpur, dan kerusakan fisik lain yang menghambat mobilitas warga masih berjalan.
"Pekerjaan tanggap darurat kita masih ada dan belum selesai. Sudah pasti akan diperpanjang karena penyelesaiannya memang belum tuntas," kata Gubernur Mahyeldi di Kota Padang, Minggu, 7 Desember 2025.
Alat berat membuka akses jalan akibat banjir bandang di Sumbar
Gubernur Mahyeldi mengatakan telah meminta seluruh kepala daerah menyampaikan laporan serta masukan terkait kondisi terkini di wilayah masing-masing. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan resmi perpanjangan status dikeluarkan pada 8 Desember 2025.
"Sekarang Sekretaris Daerah sedang mempersiapkan dokumen dan akan membahasnya bersama. Kita juga meminta input dari kabupaten dan kota," kata Mahyeldi.
Sejumlah daerah, lanjut dia, seperti Kota Solok, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi mulai stabil dan tidak lagi memerlukan status darurat. Namun, wilayah lain seperti Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, dan beberapa daerah lain masih membutuhkan penanganan intensif.
Di beberapa titik, akses jalan dan jembatan masih terputus sehingga distribusi bantuan belum dapat berjalan optimal. Pemerintah provinsi juga tengah menambah ketersediaan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, perlengkapan tidur, dan bantuan khusus bagi ibu hamil serta balita.
"Kebutuhan makanan tetap kita distribusikan. Untuk air minum kami sudah kirimkan tandon penampungan dan sedang mengupayakan pengisian serta penyambungan kembali jaringan distribusi," ujarnya.
Mahyeldi mengungkapkan jumlah pengungsi masih mencapai 20 ribu orang. Sebagian besar masyarakat yang rumahnya rusak berat diarahkan untuk tinggal sementara di tenda atau hunian sementara (huntara) hingga penilaian kelayakan lokasi tempat tinggal selesai dilakukan.
"Jika rumah mereka tidak lagi bisa dihuni dan mereka memiliki tanah, pemerintah akan membantu pembangunan. Jika tidak memiliki tanah akan dicarikan lokasi alternatif," jelasnya.
Halaman Selanjutnya
Di saat bersamaan Pemprov Sumbar juga menerima dukungan dari berbagai daerah lain seperti Riau, Jambi serta pemerintah kabupaten dan kota tetangga. Bantuan datang melalui berbagai instansi, termasuk TNI, Polri, Basarnas, dan relawan. Kolaborasi ini penting agar distribusi bantuan berjalan baik dan tidak menghambat pekerjaan alat berat di lapangan.
