2 weeks ago
8
Beijing, VIVA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novian Bakrie turut mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing, China pada Sabtu 9 November 2024. Dalam lawatannya itu, Anindya turut menggali potensi kerja sama dengan perusahaan China.
Anindya turut menggali soal potensi kerja sama untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun yang digaungkan Presiden Prabowo. Kemudian juga menggali potensi kerja sama dengan perusahaan perikanan di China untuk memperjuangkan peningkatan nilai ekspor hasil produksi nelayan Indonesia.
“Kami melihat potensi-potensi untuk membantu pemerintah Indonesia mendorong program-program yang luar biasa untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dan juga (mencapai) target perekonomian yang tumbuh (bertahap) 8 persen," ujar Anindya Bakrie lewat keterangan tertulisnya, Sabtu, 9 November 2024.
Anindya Bakrie bersama dengan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo dan Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah turut membahas soal program pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakrie di Beijing, China.
Pembahasan dilakukan ketika melakukan kunjungan kerja ke CCTC (China Construction Technology Consulting Co Ltd), sebuah perusahaan konsultasi teknologi konstruksi milik pemerintah China.
"Dari kunjungan tersebut, kami menjajaki bagaimana memikirkan, baik itu financing (pembiayaan) maupun engineering (alat produksi) sampai kepada skema kerja sama untuk mempercepat atau akselerasi upaya untuk (ketersediaan) tiga juta rumah per tahun,” ujar Anindya.
Putra Aburizal Bakrie itu menilai bahwa program ini merupakan program pemerintah yang sangat diandalkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau membuat swasembada papan (tempat tinggal).
“Ini (program 3 juta rumah murah per tahun) benar-benar suatu terobosan yang luar biasa dan kami berharap hasilnya bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” kata Anindya.
Terpisah, Anindya bersama Hasim menjelaskan sudah melakukan penjajakan terhadap potensi kerja sama dengan salah satu perusahaan perikanan berteknologi modern di China untuk meningkatkan ekonomi dari sektor perikanan pada Jumat, 8 November 2024.
Hal itu didasari pada telah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.
“Dalam rangka pak Prabowo telah mengampuni sebanyak 6 juta rekening bank dari nelayan dan petani, kami juga melihat apa yang bisa dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia dalam melakukan ekspor lebih banyak lagi, khususnya ke China. Bersamaan dengan itu bagaimana juga kita bisa membawa begitu banyak kemampuan teknologi aset daripada vessel-vessel atau kapal-kapal penangkap ikan China guna meningkatkan hasil produksi nelayan kita,” ujar Anindya.
Dia berharap akan ada skema yang tepat sehingga dapat membantu nelayan untuk menggunakan kapal-kapal penangkap ikan berteknologi modern itu. Anindya mencontohkan, dengan menggunakan kapal-kapal tersebut, maka para nelayan bisa membayarnya dengan cara mengekspor produk-produk perikanan seperti ikan, udang, cumi dan juga rumput laut agar bisa memberi kompensasi kepada mitra kerja di China. “Beli kapal di China dibayar pakai ikan,” ujar Anindya.
Anindya melihat dengan adanya kerja sama tersebut maka otomatis galangan-galangan kapal atau tempat pembuatan dan perbaikan kapal di Indonesia akan bertumbuh. Walaupun di awal-awal menggunakan produk-produk China, akan tetapi ke depannya diharapkan Tingkat Kandungan(Komponen) Dalam Negeri (TKDN) juga dapat maju.
“Jadi mudah-mudahan itu semua akan bisa menjadi suatu hal yang membawa manfaat sebelum melanjutkan lawatan ke Amerika Serikat sampai ke Peru, Brasil, dan Inggris,” ujar Anindya.
Halaman Selanjutnya
Terpisah, Anindya bersama Hasim menjelaskan sudah melakukan penjajakan terhadap potensi kerja sama dengan salah satu perusahaan perikanan berteknologi modern di China untuk meningkatkan ekonomi dari sektor perikanan pada Jumat, 8 November 2024.
