Jakarta, VIVA - Organisasi sayap Perempuan Bangsa siap mengikuti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk lebih terbuka jadi 'Go Public' dalam lima tahun ke depan. Sebagai Badan Otonom PKB, Perempuan Bangsa akan menjadi organisasi yang lebih terbuka dengan tidak hanya berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) saja.
Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Siti Mukaromah mengatakan keinginan siap go publik itu disampaikan saat Musyawarah Pimpinan Nasional (Mupimnas).
"Kita akan mengikuti PKB, untuk mempersiapkan menjadi organisasi perempuan yang go public. Sebagai langkah awal, Musyawarah Pimpinan Nasional bagian dari konsolidasi organisasi secara nasional," kata Siti Mukaromah, dalam pembukaan Muspimnas Perempuan Bangsa, di Jakarta, Jumat, 29 November 2024.
Dia bilang Muspimnas merupakan rangkaian kegiatan Munas yang mengundang pengurus DPW Perempuan Bangsa Se-Indonesia. Forum ini membahas keorganisasian yang akan dibahas dan disahkan dalam Munas.
Ketua Dewan Pembina DPP PB, Rustini Muhaimin.
Adapun Dewan Pembina Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada DPW Perempuan Bangsa yang sudah turut andil dalam bantu meningkatkan perolehan suara PKB.
Menurut dia, perolehan suara PKB yang meraup lebih 16 juta suara saat Pemilu 2024 itu karena peran Perempuan Bangsa. "Kenaikan suara PKB juga merupakan andil perempuan," ujarnya.
Sementara, Sekretaris Jenderal DPP PKB, Hasanuddin Wahid menambahkan, untuk dapat berperan dan memaksimalkan kuota perempuan, mesti ada kebijakan internal partai. Kebijakan politik itu dengan memberi ruang pada perempuan.
Kata Hasan, PKB sejak awal berdiri melakukan hal tersebut. "Perempuan Bangsa tulang punggung partai. Kita besarkan Perempuan Bangsa, agar PKB juga besar. Kalau hanya membesarkan PKB, Perempuan Bangsa belum tentu besar," kata Hasan.
Menurutnya, butuh kreatifitas untuk menaikkan perolehan suara partai lima tahun ke depan. Salah satunya kaderisasi harus berjalan dengan regenerasi kepemimpinan termasuk pada tingkat wilayah.
Selain Muspimnas, sebagai rangkaian Munas juga sudah dilakukan Peringatan Hari Santri pada Oktober lalu.
Halaman Selanjutnya
Sementara, Sekretaris Jenderal DPP PKB, Hasanuddin Wahid menambahkan, untuk dapat berperan dan memaksimalkan kuota perempuan, mesti ada kebijakan internal partai. Kebijakan politik itu dengan memberi ruang pada perempuan.