1 week ago
4
Jakarta, VIVA - Pihak Istana Negara buka suara soal Presiden Prabowo Subianto yang merekomendasikan warga Jawa Tengah untuk memilih pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
Istana menyebut, kapasitas Prabowo hanya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra merekomendasikan calon kepala daerah tersebut.
"Tidak ada aturan yang melarang Pak Prabowo mengendorse calon. Pak Prabowo adalah ketua umum partai," ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi saat dikonfirmasi pada Minggu, 10 November 2024.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi
Photo :
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Hasan mengatakan bahwa Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra juga menandatangani rekomendasi kepala daerah yang diusung. Artinya, kata dia, hal itu menandakan Prabowo sudah mendukung pasangan calon (paslon) tertentu.
"Calon yang direkomendasikan oleh Partai Pak Prabowo (Gerindra), tentu adalah calon yang juga didukung oleh beliau," ucapnya.
Dia juga mengatakan bahwa presiden dan pejabat negara yang berasal dari partai politik (parpol) boleh mengendorse calon kepala daerah (cakada). Netralitas hanya ditujukan bagi anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN).
"Aturan netralitas itu ditujukan bagi TNI/Polri dan para ASN. Menteri-menteri, terutama yang berasal dari partai politik juga boleh mengendorse calon, bahkan boleh berkampanye. Presiden dan para pejabat negara boleh ikut dalam kampanye, dengan ketentuan tidak menyalahgunakan fasilitas jabatan untuk berkampanye, atau berkampanye di hari kerja tanpa mengajukan cuti," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto merekomendasikan warga Jawa Tengah memilih Ahmad Luthfi dan Taj Yasin sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sebab, keduanya dipercaya akan memperbaiki hidup masyarakat.
“Saya percaya kedua tokoh ini merupakan tepat memimpin Jawa Tengah,” kata Prabowo dalam video singkatnya didampingi Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimun.
Prabowo yang telah dilantik sejak 20 Oktober 2024 lalu menegaskan, bila dirinya dan Gibran Rakabuming Raka tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun negeri ini.
Untuk mewujudkan visi Pemerintah yang bersih, mempercepat pembangunan ekonomi, rakyat menikmati kekayaan bangsa, hingga menjaga kekayaan dan mengelola kekayaan itu, Prabowo membutuhkan sinergi dan kolaborasi Pemerintah Daerah.
“Butuh keselarasan mencapai itu. Saya percaya bila keduanya memimpin baik sehingga kerja sama antara pusat dan daerah akan terwujud,” tegas dia.
Halaman Selanjutnya
"Aturan netralitas itu ditujukan bagi TNI/Polri dan para ASN. Menteri-menteri, terutama yang berasal dari partai politik juga boleh mengendorse calon, bahkan boleh berkampanye. Presiden dan para pejabat negara boleh ikut dalam kampanye, dengan ketentuan tidak menyalahgunakan fasilitas jabatan untuk berkampanye, atau berkampanye di hari kerja tanpa mengajukan cuti," imbuhnya.
