4 days ago
2
Jakarta, VIVA - Perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok rentandinilai masih jadi 'existing issue' yang perlu terus diadvokasi. Salah satunya seperti di Sulawesi Selatan.
Peneliti Setara Institute Sayyidatul Insiyah alias Sisy mengatakan selama ini ruang yang menjembatani aspirasi kelompok rentan kepada negara masih sempit dan terbatas. Menurutnya, aspirasi kebutuhan kelompok rentan belum tersalurkan dengan baik hingga di daerah.
Dia mengatakan demikian karena ada beberapa faktor yang di antaranya komunikasi strategis sebagai pendekatan dalam penyaluran aspirasi masih belum optimal.
"Kemampuan melakukan kampanye yang inklusif dan advokasi kebijakan yang berdampak jadi pilar yang penting untuk memastikan isu-isu kelompok rentan didengar, dipertimbangkan, dan diintegrasikan dalam pembangunan daerah," kata Sisy, dalam keterangannya, Rabu malam, 20 November 2024.
Sisy menyampaikan hal itu jadi alasan Setara Institute menyelenggarakan workshop bertajuk 'Komunikasi Strategis untuk Peningkatan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Demokrasi' di Kota Makassar, Sulsel selama dua hari, 19-20 November 2024.
Dia menjelaskan kegiatan yang diikuti Koalisi Aspirasi Sulsel dan beberapa organisasi masyarakat sipil itu berfokus pada isu-isu kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, minoritas agama/kepercayaan, masyarakat adat, dan ragam gender.
Dijelaskan Sisy, upaya itu dimaksudkan untuk membekali para peserta dengan keterampilan praktis cara membuat konten kampanye digital. Selain itu, diharapkan bisa menyusun kertas kebijakan sebagai bahan advokasi di ruang-ruang publik dan advokasi kebijakan yang menyasar pemerintah.
Sisy juga bilang penyelanggaraan workshop juga dimaksudkan sebagai forum konsolidasi sebelum pelaksanaan 'Tudang Sipulung' bertajuk 'Merancang Demokrasi Inklusif: Menguatkan Suara Kelompok Rentan di Sulawesi Selatan' yang dilaksanakan ada Kamis hari ini. Dalam forum itu mempertemukan para calon gubernur kontestan Pilkada Sulsel 2024 dengan Koalisi Aspirsi dan masyarakat Sulsel secara umum.
"Workshop ini juga jadi momentum yang produktif dengan dihasilkannya 4 konten kampanye. Dan, draf rumusan kertas kebijakan tentang usulan langkah-langkah dalam memperkuat komitmen pemenuhan dan perlindungan hak-hak kelompok rentan," kata Nasrum dari perwakilan Koalisi Aspirasi Sulsel.
Nasrum pun menjabarkan draf rumusan kertas kebijakan yang dimaksud yaitu pertama bahwa pemerintah mesti berkomitmen memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat melalui akselerasi pembentukan kebijakan yang promotif. Langkah itu penting untuk pengakuan masyarakat adat beserta hak atas sumber daya alamnya.
Kedua, kata dia, pemerintah juga memastikan tersedianya akses dan prasarana yang inklusif bagi penyandang disabilitas dalam momen Pilkada 2024.
Selanjutnya, untuk Ketiga, menurut dia, pemerintah mesti berkomitmen perkuat pendidikan, pemahaman, dan perspektif tentang kesetaraan gender di lingkungan pendidikan, pemerintahan, dan institusi lainnya.
Lalu, yang keempat, ia bilang pemerintah berkomitmen menghapus kebijakan diskriminatif yang membatasi hak-hak kelompok rentan.
Nasrum menuturkan rekomendasi yang diusulkan peserta workshop dalam rancangan kertas kebijakan juga sebagai bahan untuk disampaikan secara langsung kepada para Cagub Sulsel saat pelaksanaan Tudang Sipulung.
"Dengan demikian, isu-isu tentang kelompok rentan tidak hanya diperbincangkan dalam ruang publik. Namun juga didengar dan dipertimbangkan oleh para calon gubernur sebagai isu yang akan diintegrasikan dalam program perencanaan daerah ketika calon gubernur itu terpilih," jelasnya.
Halaman Selanjutnya
Dijelaskan Sisy, upaya itu dimaksudkan untuk membekali para peserta dengan keterampilan praktis cara membuat konten kampanye digital. Selain itu, diharapkan bisa menyusun kertas kebijakan sebagai bahan advokasi di ruang-ruang publik dan advokasi kebijakan yang menyasar pemerintah.
