Jakarta, VIVA – Wilayah pesisir DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang terdampak risiko banjir akibat fenomena penurunan permukaan tanah (land subsidence).
Sejumlah penelitian menyebutkan permukaan tanah di Jakarta terus mengalami penurunan, terutama di sepanjang pesisir utara.
Indonesia, bersama Korea Selatan dan Belanda, pada Februari 2017, telah menyepakati kerja sama pembangunan tanggul laut untuk mendukung Project Management Unit (PMU) National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), atau lebih dikenal dengan nama Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu kota Negara (PTPIN).
Kerja sama tersebut dilakukan dengan membentuk Trilateral Cooperation. Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu.
Fokusnya penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.
Manfaat program PTPIN untuk menahan air laut akibat gelombang pasang air laut atau banjir rob, mengurangi kerugian ekonomi dan sosial akibat banjir rob, serta dan sebagai batas pengembangan daratan di kawasan pesisir.
Prinsip pembangunan PTPIN bukan hanya sebagai pengendali kenaikan muka air laut dan banjir, namun untuk memperbaiki kondisi lingkungan dengan hadirnya konsep ruang ketiga.
Sebagai informasi, PTPIN merupakan salah satu program strategis nasional di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Oleh karena itu, Kementerian PU dan stakeholder terkait terus berupaya untuk melaksanakan konsep pemulihan lingkungan pesisir (environmental remediation) untuk menanggulangi dampak banjir rob dan penurunan permukaan tanah.
Ditjen SDA juga melakukan beberapa langkah dalam penanggulangan banjir rob di pesisir DKI Jakarta. Beberapa di antaranya membuat tanggul di sejumlah titik rawan limpasan air laut dan pembuatan kolam retensi untuk menampung air di wilayah permukiman untuk kemudian dialirkan ke laut.
Namun, apabila penurunan permukaan tanah terus berlangsung, pemerintah akan membangun Tanggul Laut Tahap B (Giant Sea Wall), yang diproyeksikan akan mereduksi area banjir seluas 112 ribu meter persegi serta mengurangi potensi kerugian hingga Rp600 triliun.
“Saat ini sedang dilakukan feasibility study (studi kelayakan) mengenai desain dan kajian mengenai pembiayaan proyek Giant Sea Wall di DKI Jakarta,” kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Halaman Selanjutnya
Sebagai informasi, PTPIN merupakan salah satu program strategis nasional di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Kementerian Pekerjaan Umum (PU).