7 hours ago
3
Jakarta, VIVA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan kesiapan untuk membantu pemerintah daerah (pemda) mengoptimalkan pengelolaan aset infrastruktur olahraga. Dukungan tersebut terutama menyasar kolaborasi dengan pihak swasta agar pengelolaan stadion dan sarana olahraga di daerah menjadi lebih modern dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, mewakili Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat menjadi pembicara dalam forum utama Indonesia Sports Summit (ISS) 2025 bertema Collaborative Development for a Sustainable Sports Ecosystem, Sabtu 6 Desember 2025.
Dalam panel yang dipandu Elvira Khairunnisa tersebut, Askolani mengkritisi kondisi pengelolaan aset olahraga di daerah yang dinilai belum optimal. Ia menegaskan bahwa skema kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, pemda, dan pihak swasta menjadi kebutuhan mendesak.
Menurut dia, ada tiga pemangku kepentingan utama yang seharusnya berjalan bersama, yaitu pemerintah pusat, pemda, dan swasta. Skema ini menjadi penting mengingat Pemerintah Pusat telah membangun puluhan stadion di daerah melalui skema tahun jamak, termasuk 22 stadion yang ditargetkan tuntas pada 2025.
“Ada tiga stakeholder yang harus kolaborasi. Satu adalah pusat, kedua yaitu pemda, ketiga pihak swasta,” tefas Askolani dikutip dari Kemenpora, Minggu 7 Desember 2025.
Dirjen Perimbangan Kemenkeu, Askolani
Askolani mengatakan bahwa setelah pembangunan selesai, pertanyaan terbesar adalah bagaimana pengelolaan stadion-stadion tersebut. Ia menegaskan bahwa Kemenkeu siap membantu menilai aset yang akan dijadikan objek kerja sama dengan swasta.
Dirjen Kemenkeu itu menjelaskan bahwa pemeliharaan aset sering menjadi tantangan pemda, padahal fasilitas tersebut punya potensi besar menjadi pusat aktivitas masyarakat. Banyak event seni, komunitas, hingga kegiatan ekonomi lainnya bisa digelar di stadion untuk menciptakan nilai tambah.
Askolani juga menekankan bahwa pihak swasta memiliki pemahaman lebih baik terkait pemanfaatan sisi ekonomi dari aset-aset tersebut dibandingkan pemda. Karena itu, ia menilai kolaborasi menjadi kunci, tinggal bagaimana transparansi dan mekanisme kerja sama dibangun sejak awal.
Kemenkeu, kata dia, siap membantu mulai dari penghitungan nilai aset hingga appraisal. Bahkan, pemerintah pusat bisa memberikan beragam insentif fiskal untuk mendukung kerja sama pemda dan swasta. Ia mencontohkan pengelolaan kawasan seperti Gelora Bung Karno (GBK) dan Sirkuit Mandalika yang mendapatkan fasilitas perpajakan karena status kawasan berikat.
Halaman Selanjutnya
“Kita bisa melihat stadion-stadion yang sudah jadi, bagaimana kemudian kolaborasi antara pusat, pemda dan swasta menjadi hal sangat penting. Kami di Kemenkeu siap untuk menilai aset itu kalau kemudian mau kita kerja samakan dengan swasta,” bebernya.
