Kenaikan Impor Barang Modal Jadi Sinyal Ekspansi Industri Lokal, Cek Sektornya

• 

• Bisnis

Selasa, 4 November 2025 - 23:30 WIB

Jakarta, VIVA – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira meyakini, fenomena kenaikan impor pada periode Januari-September 2025, yang didominasi oleh peningkatan pembelian barang modal, merupakan sinyal positif dari gejala ekspansi di industri domestik.

"Impor barang modal sinyal adanya ekspansi industri," kata Bhima di Jakarta, Selasa, 4 November 2025.

Menurutnya, dampak kenaikan impor barang modal ini akan dirasakan hasilnya dalam 3-6 bulan ke depan, yakni berupa peningkatan kapasitas produksi.

Sementara sektor industri yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekspansi dan kapasitas produksi misalnya seperti industri kimia, farmasi, serta industri besi dan baja.

Guna membantu industri meningkatkan daya saingnya, Bhima menyampaikan perlu adanya insentif pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Misalnya (pengurangan PPN) untuk impor barang modal, insentif pajak bumi bangunan, serta pengurangan tarif listrik guna memacu utilitas," ujarnya.

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama 65 bulan berturut-turut sejak Mei 2020, dengan nilai keuntungan kumulatif pada Januari-September 2025 sebesar US$33,48 miliar atau sekitar Rp 558 triliun.

Keuntungan kumulatif yang diperoleh Indonesia sejak awal tahun hingga September 2025 ini berasal dari total ekspor sebesar US$209,8 miliar atau Rp 3,49 kuadriliun, dan impor di periode yang sama sebesar US$176,32 miliar atau Rp 2,93 kuadriliun.

Impor periode Januari-September 2025 juga tercatat naik 2,62 persen secara tahunan, dengan andil utama peningkatan oleh impor barang modal sebesar 3,36 persen.

Jika dilihat berdasarkan penggunaannya, impor yang dilakukan oleh Indonesia pada periode tersebut digunakan untuk bahan baku atau penolong sebesar US$124,4 miliar atau Rp 2 kuadriliun, barang modal US$35,9 miliar atau Rp 598 triliun, dan barang konsumsi US$16,02 miliar atau Rp 267 triliun.