Kepala BIN Ungkap Potensi Kekacauan Jelang Pilkada, Ada Ancaman Terorisme

• 

• Berita

• Nasional

Kamis, 7 November 2024 - 18:24 WIB

Jakarta, VIVA - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra mengungkapkan sejumlah potensi kekacauan menjelang kontestasi Pilkada 2024. Salah satu fase kritis yang berpotensi menimbulkan kekacauan saat Pilkada adalah minggu tenang.

Hal tersebut disampaikan Herindra dalam paparannya di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 7 November 2024.

"Saya hanya ingin menyampaikan beberapa fase kritis pada pelaksanaan Pilkada, yang pertama pada saat pelaksanaan kampanye. Ini juga banyak gangguan, dan ancaman yang berpotensi mengganggu terhadap pelaksanaan Pilkada," kata Herindra.

Dalam minggu tenang, kata dia, justru banyak terjadi hal-hal yang berpotensi menimbulkan kekacauan. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mulai beroperasi senyap saat hari pencoblosan sudah dekat.

"Kemudian, yang kedua adalah saat minggu tenang. Di mana, di situ banyak terjadi adanya, mungkin namanya minggu tenang, tapi kadang justru di minggu tenang itu tidak tenang. Justru banyak mobilisasi yang di situlah peran intelijen, tertutup kegiatannya. Banyak gerakan-gerakan yang tidak terdeteksi tetapi berpotensi terhadap jalannya pelaksanaan Pilkada," kata dia. 

Salah satu contoh potensi kekacauan saat minggu tenang adalah adanya intimidasi, misinformasi dan politik uang. Selanjutnya, dari faktor eksternal juga ada beberapa ancaman radikalisme.

"Dari beberapa fase tersebut, BIN memetakan adanya beberapa ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan. Di antaranya dari faktor eksternal, yaitu masalah radikalisme masih menjadi ancaman kita semua," kata dia.

Terorisme dan masalah siber juga menjadi fokus utama BIN untuk menjaga situasi agar tetap kondusif menjelang Pilkada 2024. Tak hanya itu, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi sorotan BIN.

"Kemudian, terorisme ini juga masih menjadi ancaman. Namun, sekarang tidak begitu tinggi. Kemudian, masalah siber, saya pikir masalah ini tetap menjadi atensitas semuanya. Kemudian, hoaks dan fake news," kata Herindra.

"Gangguan yang saya temukan, di masyarakat yaitu black campaign, netralitas ASN. Ini juga menjadi gangguan yang akan berpotensi. Jual beli surat suara, penggelembungan suara, money politics maupun bentrok antar pendukung," ujarnya.