LKI: Golkar Tolak Politik Berbiaya Tinggi dan Mementingkan Etika Publik

1 day ago 3

Senin, 8 Desember 2025 - 07:30 WIB

Jakarta, VIVA – Puncak peringatan HUT ke-61 Partai Golkar menjadi ajang reformasi arah politik dan identitas kelembagaan partai di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. 

"Bagi Lembaga Komunikasi dan Informasi (LKI) DPP Partai Golkar, perayaan ini tidak semata seremoni, melainkan momentum strategis untuk menegaskan karakter Golkar sebagai institusi politik yang modern, rasional, dan berorientasi pelayanan publik," kata Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi DPP Partai Golkar,  Dave Laksono, dalam keterangannya, Senin, 8 Desember 2025.

Dalam perspektif LKI, kata dia kepemimpinan Bahlil menghadirkan agenda besar pembaruan yang menempatkan komunikasi publik sebagai instrumen konsolidasi yang menentukan.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia

Photo :

  • Biro Pers Sekretariat Presiden

Dalam pidatonya, Bahlil menegaskan prinsip fundamental bahwa Golkar adalah partai kader dan institusi, bukan milik keluarga atau dinasti mana pun.

"Penegasan ini, merupakan pernyataan yang mengembalikan marwah kekaryaan pada posisi aslinya: Golkar sebagai rumah besar yang inklusif, meritokratik, dan terbuka bagi seluruh warga bangsa," ujarnya.

Dave Laksono yang juga anggota komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar ini menilai, bahwa pesan tersebut memiliki bobot ideologis dan organisatoris yang kuat karena memperkuat basis legitimasi partai di tengah kompetisi politik yang semakin sensitif terhadap isu etika dan transparansi.

Bukan itu saja, Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada acara puncak menjadi simbol sinergi politik yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mencerminkan penghargaan terhadap stabilitas yang dibangun Golkar di bawah Bahlil. 

"Kehadiran tersebut sebagai bentuk pengakuan atas kemampuan Golkar menjaga keseimbangan politik nasional, sekaligus mempertegas posisi strategis partai dalam arsitektur pemerintahan. Hal ini memperkokoh citra Golkar sebagai jangkar stabilitas demokratis yang relevan di tengah dinamika pasca Pilpres 2029," tuturnya.

Dalam sambutannya, lanjut Dave Presiden Prabowo menyoroti mahalnya ongkos politik yang berpotensi menjebak partai dalam praktik transaksional. 

"LKI menggarisbawahi pesan ini sebagai peringatan moral agar Golkar tetap berpijak pada prinsip kekaryaan yang menolak politik biaya tinggi dan mendahulukan etika publik," tegasnya.

Dave Laksono pun menekankan bahwa arahan tersebut sejalan dengan visi Bahlil untuk menata ulang pola komunikasi dan gerak politik Golkar agar lebih transparan, rasional, dan berorientasi kepentingan rakyat.

Halaman Selanjutnya

HUT ke-61 ini, dalam pandangan LKI, menjadi ruang peneguhan bahwa Golkar harus tampil sebagai partai modern yang mampu mengelola arus informasi dengan cepat, akurat, dan bertanggung jawab. 

Halaman Selanjutnya

Read Entire Article
Sindikasi | Jateng | Apps |