Jakarta, VIVA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah mengaku, dirinya diutus oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, untuk bertemu dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada 17 Oktober 2024 silam.
Dalam pertemuan yang kemudian diwakilkan antara Basarah dan Sekjen DPP Gerindra, Ahmad Muzani itu, Basarah pun menyampaikan salah satu dari delapan amanat yang dititipkan Megawati kepadanya untuk disampaikan ke Prabowo.
"Pertama, Ibu Mega mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak menganut paham sistem pemerintahan presidensial. Sehingga, kita tidak mengenal istilah oposisi apalagi menggunakan sistem oposisi," kata Basarah di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Januari 2025.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah
Megawati sebagaimana disampaikan Basarah juga mengatakan, dalam filosofi negara Pancasila, esensinya itu adalah gotong royong. "Sehingga PDI Perjuangan akan menjalankan perintah ideologis Pancasila itu untuk menjalankan prinsip gotong royong," ujarnya.
Dia menyampaikan, PDIP akan bekerja sama dengan Pemerintahan Prabowo Subianto, sebagaimana pesan Megawati pada 17 Oktober 2024 lalu. Namun, PDIP tidak akan mengirimkan kadernya masuk dalam kabinet.
"Bu Mega mengatakan, PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader garis miring anggota PDI Perjuangan sebagai anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo," kata Basarah.
Ketika itu, Basarah mengaku bahwa Megawati juga menyampaikan jika sikap PDI Perjuangan ke pemerintahan Prabowo tidak akan sama saat Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa.
"Lalu Ibu menegaskan, posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu, tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu," ujar Basarah.
Hal itu dilakukan karena Megawati dan Prabowo memiliki hubungan persahabatan yang baik. Keduanya juga pernah berpasangan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada tahun 2009. Karenanya, persahabatan yang panjang dan dengan sangat baik antara keduanya hingga hari ini, akan menjadi fondasi sarana komunikasi dan koordinasi Megawati dan Prabowo dalam kapasitas sebagai sesama tokoh bangsa.
Kemudian, Basarah juga menegaskan bahwa sikap politik PDIP akan disampaikan setelah Kongres VI PDI Perjuangan pada pertengahan 2025 mendatang.
"Nah, mengenai bagaimana sikap politik selanjutnya PDI Perjuangan dalam pemerintahan Pak Prabowo Subianto, tentu karena kita adalah partai demokratis, dimana Kongres adalah instansi tertinggi partai, maka di Forum Kongres itulah keputusan lebih lanjut mengenai bagaimana posisi dan sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto itu akan diputuskan di Kongres," ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Ketika itu, Basarah mengaku bahwa Megawati juga menyampaikan jika sikap PDI Perjuangan ke pemerintahan Prabowo tidak akan sama saat Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa.