1 week ago
9
Jakarta, VIVA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengungkap sejumlah tantangan dan isu strategis di kementeriannya. Dikatakannya, salah satu masalah ini adalah ketergantungan pada bantuan sosial yang mengakibatkan fenomena demotivasi di masyarakat.
"Isu strategis berikutnya adalah ketergantungan penerima bansos, belakangan ini ada rendahnya graduasi yang terentaskan dari kerentanan dan munculnya fenomena demotivasi akibat menikmati bantuan sosial," kata Gus Ipul saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 November 2024.
Selain itu, kata dia, soal penyaluran bansos yang tepat sasaran. Menurut Gus Ipul, penyaluran bansos tersebut menjadi atensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
Ilustrasi pencairan dana bantuan sosial (bansos)
"Yang pertama ini adalah dipesankan oleh Pak Prabowo kepada kami yaitu bantuan sosial tepat sasaran, pemadanan data tunggal terpadu yang ini mengantisipasi dinamika verifikasi dan validasi yang di lapangan cukup dinamis. Yang berikutnya kecepatan, ketepatan dan feedback evaluasi penyaluran bantuan," ujarnya.
Gus Ipul menambahkan, isu strategis lain yakni kolaborasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menurut dia, hal itu penting untuk mengintegrasikan gerakan bersama antara kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, serta pelibatan swasta dan filantropi.
Ilustrasi penerima bansos PKH
"Berikutnya adalah pemenuhan standar pelayanan minimal urusan sosial, mulai dari standardisasi kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, rasio ketersediaan sentra kemensos di seluruh Indonesia, dan upaya pemda dalam pemenuhan SDM terbatas," kata Gus Ipul.
Gus Ipul juga mengatakan ketidakpastian masa depan atau usia harapan hidup yang terus meningkat menjadi tantangan dan isu strategis tersendiri. Sebab, jumlah penduduk usia lanjut terus membesar.
"Kemudian ada fenomena kelas menengah yang turun kelas dan diperlukannya perlindungan sosial yang adaptif terhadap kejadian bencana," imbuhnya.
Halaman Selanjutnya
"Berikutnya adalah pemenuhan standar pelayanan minimal urusan sosial, mulai dari standardisasi kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, rasio ketersediaan sentra kemensos di seluruh Indonesia, dan upaya pemda dalam pemenuhan SDM terbatas," kata Gus Ipul.
