Sumber : Jakarta, VIVA – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal menghentikan sementara sejumlah proyek infrastruktur besar, akibat tidak adanya alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan. Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, jenis proyek infrastruktur besar yang bakal ditunda kelanjutannya yakni seperti proyek bendungan, yang membutuhkan pendanaan massif. "Pembangunan-pembangunan fisik yang besar seperti pembangunan bendungan, sementara waktu mungkin kita hentikan dulu," kata Dody di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin, 18 November 2024. Keputusan itu diakui Dody merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto, karena dihadapkan pada masalah minimnya anggaran. Terlebih, Dody sendiri mengaku belum bisa memastikan perihal kapan penundaan kelanjutan proyek-proyek infrastruktur besar itu akan kembali dilanjutkan. Karena kendalanya ada di masalah pendanaan, Dody hanya bisa mengatakan bahwa kelanjutan nasib proyek-proyek infrastruktur yang dihentikan sementara itu, nantinya akan menunggu keputusan dari pihak Kementerian Keuangan. "(Soal kelanjutannya) ya sampai dikasih sama Ibu Menteri Keuangan," ujar Dody. Dia menjelaskan, saat ini pemerintah masih akan fokus melakukan optimalisasi seluruh infrastruktur yang sudah ada, dalam rangka melaksanakan program Asta Cita Presiden Prabowo. Misalnya terkait dengan program-program strategis seperti dalam hal ketahanan dan energi, hingga swasembada air. Karenanya, Dody menegaskan bahwa 259 buah bendungan yang sudah ada saat ini akan terus dioptimalkan pemanfaatannya. "Dengan keterbatasan anggaran, apa yang sudah kita punya hari ini, ya itu saja yang kita lebih optimalkan untuk bisa menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya di bidang ketahanan pangan, energi, dan air," kata Dody. "Kita maksimalkan dan efektifkan yang sudah ada, untuk bisa 110 persen mendukung ketahanan pangan, energi, dan air," ujarnya. Halaman Selanjutnya Misalnya terkait dengan program-program strategis seperti dalam hal ketahanan dan energi, hingga swasembada air. Karenanya, Dody menegaskan bahwa 259 buah bendungan yang sudah ada saat ini akan terus dioptimalkan pemanfaatannya.
Berita Terkait
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal kerap mengganggu masyarakat, termasuk teror berupa panggilan atau pesan. Bagaimana cara mengatasinya?
9 panduan menabung meski utang menumpuk, tetap hemat dan bebas stres untuk masa depan keuangan yang lebih stabil dan terencana.
Pemerintah akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.
Pelaku kejahatan siber memiliki berbagai cara untuk mencuri data kartu kredit. Salah satunya adalah melalui phishing, yaitu teknik menipu korban agar memberikan informasi
Optimalkan penjualan bisnismu dengan email marketing: personal, hemat biaya, dan mudah diukur untuk hasil yang maksimal.
Terpopuler
PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Senin, 18 November 2024. RUPS menyetujui pergantian nama dan dividen.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia turut aktif dalam pertemuan tahunan KTT G-20 di Brasil tahun ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memastikan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.
Harga emas internasional naik tipis pada perdagangan Senin, 18 November 2024. Hal ini menyusul penurunan tajam pada minggu lalu.
Selengkapnya Partner
Masyarakat secara global khususnya pelaku dan penerima manfaat pasar saat ini sudah sadar betapa pentingnya keberlanjutan suatu produk atau usaha demi stabilitas ekonomi.
Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan dengan kabar reshuffle skuad yang mengejutkan. Pelatih dikabarkan sedang mempertimbangkan perubahan besar, termasuk mencoret beb
Naruto, sebagai salah satu serial tercinta yang meraih jutaan penggemar di seluruh dunia, tidak hanya dikenal karena karakter utamanya yang simpatik dan alur mendalam
Selengkapnya Isu Terkini
Bendungan yang dibangun Kementerian PUPR