PKB Desak Pemerintah Tetapkan Judi Online sebagai Kejahatan Luar Biasa

• 

• Berita

• Politik

Senin, 18 November 2024 - 22:32 WIB

Jakarta, VIVA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak Pemerintah agar mengkategorikan judi online (daring) menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

“Kalau dari klasifikasinya, kami menilai judi online layak ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa. Dengan demikian, intensitas penanganannya bisa lebih komprehensif, baik dari sisi landasan, hukum, operasional, hingga evaluasinya,” kata Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 18 November 2024.

Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid, mengatakan, judi online memiliki ciri-ciri yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, yaitu dilakukan secara sistematis atau terorganisasi, memberikan kerugian besar secara sosial dan ekonomi, hingga memicu ketergantungan yang merusak secara mental bagi korbannya.

Ia menilai, kasus judi online yang kian meresahkan di Indonesia dipastikan dilakukan secara sistematis dan terorganisasi. Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan terus tumbuhnya situs judi meskipun terus dilakukan pemblokiran. Selain itu, kejahatan ini juga melibatkan berbagai kalangan, mulai bandar, influencer (pemengaruh), operator, hingga oknum aparat negara.

“Kasus terbongkarnya keterlibatan oknum Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan judi online, menjadi indikasi kuat jika kejahatan ini dilakukan secara sistematis dan terorganisasi,” katanya.

Gus Jazil juga mengungkapkan, judi online juga berdampak besar timbulnya kejahatan bagi penggunanya. Ia mencontohkan adanya seorang ayah yang tega menjual anaknya seharga Rp15 juta untuk judi online.

“Ratusan orang juga dirawat di ruang psikiatri rumah sakit-rumah sakit karena depresi atau mengalami gangguan jiwa karena judi online,” ucapnya.

Oleh karena itu, menurutnya, apabila judi online diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa, maka bisa berdampak besar pada upaya pemberantasannya.

Ia pun mengusulkan agar pemerintah membuat satuan tugas (satgas) khusus dengan otoritas lebih luas dalam upaya memburu bandar dan operator judi online yang terorganisasi, termasuk memburu individu yang mem-backing para bandar judi online.

“Satgas ini juga bisa melakukan kerja sama internasional dengan aparat penegak hukum negara lain karena biasanya operasional judi online ini dilakukan lintas negara,” ujarnya. (ant)