3 weeks ago
13
Senin, 10 November 2025 - 17:41 WIB
Tokyo, VIVA – Perdana Menteri Jepang yang baru terpilih, Sanae Takaichi, akan mengajukan revisi undang-undang remunerasi pegawai negeri sipil (PNS) untuk menerapkan pemotongan gaji bagi dirinya dan para menteri di kabinetnya, selama sidang luar biasa Parlemen yang sedang berlangsung, lapor The Japan Times, mengutip sumber-sumber pemerintah.
Menurut The Japan Times, proposal tersebut, yang diperkirakan akan dibahas dalam rapat menteri terkait paling cepat Selasa, akan menangguhkan tunjangan tambahan yang saat ini dibayarkan kepada Perdana Menteri dan para menteri Kabinet, di samping gaji anggota parlemen mereka.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Takaichi yang lebih luas untuk menunjukkan komitmennya terhadap reformasi administrasi dan fiskal.
Takaichi, yang telah lama menganjurkan pengurangan gaji menteri, menegaskan kembali pendiriannya pada konferensi pers pelantikannya di bulan Oktober lalu, dengan mengatakan,"Saya akan mengupayakan revisi undang-undang agar (anggota kabinet) tidak menerima gaji yang melebihi gaji anggota parlemen," seperti dikutip oleh The Japan Times.
Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk menetapkan dalam undang-undang yang direvisi bahwa tunjangan tambahan untuk Perdana Menteri dan menteri Kabinet tidak akan diberikan "untuk sementara waktu".
Saat ini, anggota parlemen menerima gaji bulanan sebesar JPY 1,294 juta (sekitar Rp140 juta), sementara Perdana Menteri diberikan tambahan JPY 1,152 juta (sekitar Rp125,6 juta),dan menteri Kabinet menerima tunjangan sebesar JPY 489.000 (sekitar Rp125,6 juta) sebagaimana dilaporkan oleh The Japan Times.
Namun, sebagai bagian dari langkah-langkah penghematan biaya yang sedang berlangsung, Perdana Menteri saat ini mengembalikan 30 persen dari gaji tambahan tersebut, dan para menteri mengembalikan 20 persen, yang secara efektif mengurangi tunjangan mereka menjadi sekitar JPY 390.000 dan JPY 110.000, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara.
Rencana pemotongan gaji tersebut telah mendapat dukungan dari Partai Inovasi Jepang (JIP), mitra koalisi baru Partai Demokrat Liberal, yang juga menyerukan pengurangan hak istimewa anggota parlemen.
"Ini inisiatif yang luar biasa," ujar salah satu pemimpin JIP, Fumitake Fujita, memuji upaya reformasi Takaichi
Namun, proposal tersebut menuai beberapa kritik. Pemimpin Partai Demokrat untuk Rakyat, Yuichiro Tamaki, menyebut rencana pemotongan gaji tersebut sebagai "simbol pola pikir deflasi", dan mempertanyakan waktu pelaksanaannya di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.
Halaman Selanjutnya
"Saya memiliki perasaan campur aduk," aku seorang anggota Kabinet petahana, yang mencerminkan perpecahan di dalam pemerintahan mengenai implikasi politik dan ekonomi dari keputusan tersebut, lapor The Japan Times.
