Beirut, VIVA - Perdana Menteri interim Lebanon, Najib Mikati, menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah pada Selasa malam, 26 November 2024.
Mikati mendesak Israel untuk sepenuhnya mematuhi ketentuan perjanjian tersebut dan menarik diri dari seluruh wilayah Lebanon yang masih diduduki.
Pernyataan tersebut disampaikan Mikati setelah ia melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.
VIVA Militer: Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di perbatasan Lebanon
Biden sebelumnya mengumumkan bahwa Lebanon dan Israel telah menyepakati gencatan senjata yang akan mulai berlaku pada Rabu pukul 04.00 waktu setempat (07.00 WIB).
Menurut laporan Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA), Mikati menyampaikan terima kasih kepada Biden atas dukungan AS kepada Lebanon serta upaya utusan khusus AS, Amos Hochstein, dalam memediasi perjanjian gencatan senjata tersebut.
Mikati menyatakan, “Kami menyambut baik keputusan untuk menghentikan pertempuran di Lebanon dengan bantuan Amerika Serikat dan Prancis dalam menyusun kesepakatan gencatan senjata.”
Kesepakatan ini ... merupakan tonggak penting untuk mengembalikan perdamaian dan stabilitas di Lebanon serta memfasilitasi kembalinya warga yang mengungsi ke rumah dan kota mereka, juga berkontribusi pada stabilitas kawasan,” katanya menambahkan.
VIVA Militer: Milisi Hizbullah Lebanon
Photo :
- Getty Images/Mahmoud Zayat
Mikati menegaskan komitmen pemerintahnya untuk melaksanakan Resolusi 1701 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Resolusi tersebut menyerukan penguatan kehadiran Angkatan Bersenjata Lebanon di wilayah selatan serta kerja sama dengan Pasukan Interim PBB di Lebanon (UNIFIL).
Ia juga menyerukan kepada “semua negara dan lembaga internasional untuk mengambil tanggung jawab dalam mendukung upaya ini.”
Pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL patroli di Lebanon Selatan
Selain itu, Mikati meminta Israel untuk “sepenuhnya mematuhi kesepakatan gencatan senjata dan menarik diri dari semua wilayah yang diduduki di Lebanon sesuai dengan Resolusi 1701.”
Resolusi 1701, yang diadopsi pada 11 Agustus 2006, berisi seruan kepada Israel dan Hizbullah agar secara total menghentikan peperangan.
Resolusi tersebut juga menyerukan pembentukan zona bebas senjata antara Garis Biru dan Sungai Litani di Lebanon selatan, kecuali untuk tentara Lebanon dan UNIFIL.
Hizbullah hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kesepakatan tersebut.
Sebelumnya, kabinet keamanan Israel menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Lebanon.
“Kabinet Keamanan malam ini, dengan suara 10-1, menyetujui usulan Amerika Serikat tentang pengaturan gencatan senjata di Lebanon,” kata kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan.
“Israel menghargai kontribusi Amerika Serikat dalam proses ini dan tetap mempertahankan haknya untuk bertindak melawan setiap ancaman terhadap keamanannya,” bunyi pernyataan tersebut.
Israel telah meningkatkan serangan udara di Lebanon dengan dalih menargetkan Hizbullah, sebagai bagian dari konflik yang berkepanjangan sejak perang Gaza tahun lalu.
Menurut otoritas kesehatan Lebanon, lebih dari 3.760 orang tewas dalam serangan Israel di Lebanon, hampir 15.700 orang terluka, dan sedikitnya satu juta orang mengungsi sejak Oktober tahun lalu.
Konflik meluas setelah Israel melancarkan serangan darat ke Lebanon selatan pada 1 Oktober tahun ini. (ant)
Halaman Selanjutnya
Mikati menyatakan, “Kami menyambut baik keputusan untuk menghentikan pertempuran di Lebanon dengan bantuan Amerika Serikat dan Prancis dalam menyusun kesepakatan gencatan senjata.”