1 day ago
4
Jakarta, VIVA – Posisi Indonesia dalam percaturan iklim global pada satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menguat setelah COP30 di Belem, Brasil. Di tengah stagnasi negosiasi internasional, Indonesia justru tampil lebih proaktif dalam diplomasi iklim.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menyebut COP30 sebagai momentum penting bagi langkah Indonesia.
“Dalam konteks multilateral, banyak agenda mengalami stagnasi, karena itu Indonesia menggunakan dua jalur, yakni negosiasi dan soft diplomacy,” ujarnya dalam dialog FMB9 NgobrolINdonesia, dikutip Jumat 28 November 2025.
Hanif menjelaskan bahwa selama COP30, Indonesia menggelar 14 pertemuan bilateral dan menjalin koalisi dengan 10 organisasi internasional. Aliansi strategis bersama Brasil dan Republik Demokratik Kongo menjadi salah satu sorotan karena mewakili 52 persen hutan tropis dunia.
Indonesia juga mendorong inisiatif Tropical Forest Forever Facility yang mendapat dukungan Presiden Prabowo. Komitmen pendanaan hingga US$1 miliar menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap perlindungan hutan global.
Dalam isu perdagangan karbon, Indonesia menegaskan posisi terdepan dalam implementasi Pasal 6.2 Paris Agreement. Hanif mengatakan kerja sama dengan Norwegia menjadikan Indonesia satu-satunya negara yang telah mengoperasionalkan ketentuan tersebut secara penuh.
“Saat negara-negara masih berdebat 10 tahun tanpa kemajuan signifikan, Indonesia membuktikan implementasi nyata,” tegasnya. Pemerintah Norwegia disebut mempercayai integritas Indonesia dalam mekanisme karbon.
Dari implementasi itu, tercatat hampir 12 juta ton CO₂ ekuivalen sebagai transaksi karbon internasional. Stok karbon Indonesia yang terverifikasi UNFCCC mencapai hampir 1 miliar ton dan menunjukkan potensi besar bagi pasar karbon global.
Selain itu, Indonesia mencatat pengurangan emisi 500 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2019–2024 berdasarkan verifikasi internasional. Kesepakatan mitigasi senilai 14,75 juta ton juga berhasil dibawa pulang dari Brasil.
Pemerintah turut menekan laju deforestasi melalui moratorium izin sawit dan perlindungan hutan primer seluas 66 juta hektare. Pada 2024, angka deforestasi turun hingga 75.000 hektare, terendah dalam beberapa tahun terakhir.
Indonesia juga mempercepat pengelolaan sampah dengan menerbitkan Perpres 109/2025 untuk pembangunan fasilitas waste-to-energy. Kebijakan ini menyasar kota dengan timbulan sampah lebih dari 1.000 ton per hari.
Halaman Selanjutnya
KLH menutup 514 TPA open dumping dan mendorong daerah beralih ke sanitary landfill. Penegakan hukum lingkungan menghasilkan PNBP sekitar Rp700 miliar dan disertai sanksi tegas pada pelanggar.
