3 hours ago
1
Pasuruan, VIVA – Program pemerintah Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis, harus dimanfaatkan oleh sektor UMKM di daerah-daerah. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, Mendorong UMKM di Pasuruan Jawa Timur, naik kelas menjadi mitra pemerintah.
Menurut politisi Partai Golkar itu, para pelaku usaha kecil dan menengah berpeluang menjadi pemasok maupun penyedia layanan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.
Itu dikatakan Misbakhun pada kegiatan ‘Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan UMKK Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik’ di Kota Pasuruan. Kegiatan ini sebagai kerja sama Pemkot Pasuruan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Jelas Misbakhun sekarang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menggencarkan program makan siang gratis bagi anak-anak sekolah. Legislator yang membidangi keuangan dan perbankan itu, menilai dengan program tersebut menjadi peluang yang besar bagi para pelaku UMKM.
“Saat ini program Presiden Prabowo adalah makan siang gratis. Menurut saya, ini akan menarik ke depannya dalam pengadaan barang dan jasa,” ujar Misbakhun di hadapan ratusan peserta.
Untuk itu, ia mendorong para pelaku UMKM di Kota Pasuruan untuk bersiap ambil bagian dala program yang menjadi andalan dari pemerintahan saat ini. Dia meyakini, kuliner khas Pasuruan bisa masuk dalam menu untuk program tersebut.
“Jadi, bapak dan ibu harus siapkan (menu) mengingat Pasuruan ini terkenal dengan kulinernya, harus memenuhi standar gizi,” katanya.
Para pelaku UMKM yang ingin menjadi mitra di program tersebut, menurutnya mereka harus segera mempelajari prosedurnya. Politikus asal Pasuruan itu menegaskan prosedur ataupun seluk-beluk untuk menjadi pemasok barang dan jasa bagi pemerintah tersebut bisa dipelajari dari LKPP.
“Oleh karena itu, bapak dan ibu jika ingin menjadi supplier (pemasok) bagi pemerintah, sosialisasi LKPP ini sangat penting,” katanya.
Hal penting yang harus dipegang pelaku UMKM, kata Misbakhun, adalah transparansi dan kemampuan memenuhi syarat yang ditetapkan LKPP.
Lebih lanjut Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) menjelaskan, keberadaan LKPP menjadikan semua calon rekanan pemerintah memiliki peluang sama.
“Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan prosedur. Jadi, tidak sembarangan karena segala sesuatu harus ada pertanggungjawaban dan transparansinya. Oleh karena itu dengan adanya LKPP ini, semua memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tuturnya.
Sementara Plt Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, mengatakan pemkot yang dipimpinnya membuka peluang bagi pelaku UMKM maupun koperasi yang ingin menjadi mitra dalam pengadaan barang dan jasa. Menurut dia, proses untuk menjadi rekanan Pemkot Pasuruan sudah dengan sistem digital.
“Saat ini proses pengadaan barang dan jasa sudah terdigitalisasi sehingga semua proses berjalan transparans dan mengantisipasi kecurigaan-kecurigaan publik,” kata politikus muda Golkar itu.
Halaman Selanjutnya
“Oleh karena itu, bapak dan ibu jika ingin menjadi supplier (pemasok) bagi pemerintah, sosialisasi LKPP ini sangat penting,” katanya.
