Presiden Prabowo Hapuskan KUR Petani Korban Bencana di Aceh

• 

• Bisnis

Minggu, 7 Desember 2025 - 13:47 WIB

Aceh, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah bakal menghapus kredit usaha rakyat (KUR) para petani yang menjadi korban banjir dan tanah longsor di Aceh. Ia menilai, penghapusan utang itu dilakukan karena mereka tengah tertimpa musibah. 

Hal ini disampaikan Prabowo ketika mengunjungi kembali korban terdampak banjir dan tanah longsor di Kampung Pante Baro, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireun, Aceh, pada Minggu, 7 Desember 2025.

“Kemudian utang-utang, KUR, karena ini keadaan alam ya kita akan dihapus, jadi petani enggak usah tidak bisa kembalikan utang karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeure,” ujar Prabowo.

Kepala Negara juga mengaku mendapat laporan terkait banyaknya bendungan yang jebol. Ia pun memastikan pemerintah, khususnya Kementerian Pekerja Umum (PU), segera memperbaiki segala infrastruktur yang rusak akibat bencana ini. 

“Tadi dilaporkan bendungan-bendungan juga banyak yang jebol, nanti PU ya yang akan memperbaiki,” kata dia. 

Tak hanya itu, Prabowo meminta kepada para petani agar tak usah khawatir jika sawahnya rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor. Sebab, pemerintah akan melakukan rehabilitasi lahan sawah tersebut.

“(Pemerintah) akan bantu memperbaiki, prioritas kami,” ungkapnya. 

“Juga sementara belum sepenuhnya pangan akan kita kirim dari tempat lain, cadangan kita cukup banyak,” tutur Prabowo menambahkan.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto memerintahkan penambahan alokasi Dana Siap Pakai (DSP) dalam APBN jika diperlukan untuk kebutuhan penanganan dampak banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila ada perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa kementerian/lembaga terkait. Misalnya TNI, kepolisian," kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi,  di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.

Instruksi itu, Prasetyo melanjutkan turut berlaku untuk kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penanganan dampak bencana, antara lain TNI dan Polri.