3 weeks ago
9
VIVA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja sebagai salah satu penerima gelar Pahlawan Nasional pada Senin, 10 November 2025.
Tokoh asal Jawa Barat itu dianugerahi gelar kehormatan berkat jasanya yang luar biasa dalam bidang hukum dan politik, khususnya melalui gagasannya tentang Negara Kepulauan yang memperkuat kedaulatan maritim Indonesia.
Mengutip beberapa sumber Senin 10 November 2025, Mochtar dikenal sebagai sosok di balik lahirnya konsep yang digunakan Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja dalam Deklarasi Djuanda 1957.
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan plakat gelar pahlawan Sarwo Edhie Wibowo
Photo :
- Yeni Lestari/VIVA
Gagasan ini kemudian menjadi dasar bagi pengakuan internasional atas Indonesia sebagai Archipelagic State, menjadikan laut di antara pulau-pulau Nusantara sebagai bagian sah dari wilayah negara.
Berkat perjuangan diplomatiknya, Indonesia menambah sekitar 3,7 juta kilometer persegi wilayah laut tanpa perang, memperkokoh kesatuan nasional di mata dunia.
Perjalanan Hidup dan Pendidikan
Lahir di Batavia pada 17 Februari 1929, Mochtar Kusumaatmadja dikenal sebagai akademisi, diplomat, sekaligus pejabat negara. Ia meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia (1955), kemudian melanjutkan studi di Yale University dan Harvard Law School dengan fokus pada Hukum Laut.
Sebagai pakar hukum laut pertama di Indonesia, Mochtar banyak terlibat dalam diplomasi internasional, termasuk mewakili Indonesia di Sidang PBB tentang Hukum Laut di Jenewa dan New York.
Pemikirannya melahirkan Wawasan Nusantara, konsep geopolitik yang menegaskan kesatuan darat, laut, dan udara Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh.
Meski sempat dipecat dari Universitas Padjadjaran pada 1962 karena kritiknya terhadap kebijakan Presiden Soekarno, hal itu tak menghentikan langkahnya. Ia justru memanfaatkan masa tersebut untuk memperdalam ilmu hukum di luar negeri. Setelah pergantian rezim, kariernya kembali menanjak di era Presiden Soeharto.
Peran dalam Pemerintahan
Kapasitas dan integritasnya mengantarkan Mochtar menduduki jabatan penting di kabinet Orde Baru. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman (1974–1978) dan Menteri Luar Negeri (1978–1988).
Dalam posisinya itu, ia memainkan peran besar dalam memperjuangkan batas laut Indonesia di forum internasional hingga akhirnya diakui dalam Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 di Montego Bay, Jamaika.
Halaman Selanjutnya
Selain aktif di dunia hukum dan politik, Mochtar juga dikenal sebagai tokoh yang rendah hati dan berjiwa budaya. Ia kerap menggunakan pendekatan diplomasi lunak atau soft power diplomacy, termasuk dengan memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional.
