Sisi Gelap Nintendo: Kontroversi dan Skandal yang Jarang Diketahui!

• 

• Lifestyle

• Games

Rabu, 25 Februari 2026 - 16:00 WIB

Jakarta, VIVA – Nintendo dikenal dunia sebagai salah satu raksasa industri video game, pencipta franchise ikonik seperti Super Mario, The Legend of Zelda, dan Pokémon. Perusahaan ini telah memikat jutaan gamer lewat konsol inovatif dan pengalaman bermain yang menyenangkan.

Namun di balik citra ramah keluarga dan inovatif, sejarah bisnis Nintendo juga menyimpan peristiwa kontroversial dan praktik yang memicu kritik tajam dari komunitas gamer, pengembang, dan pakar industri.

Dominasi Pasar dan Praktik Restriktif Era NES

Di era 1980‑an, Nintendo berhasil mendominasi pasar video game dengan pangsa pasar mencapai sekitar 65 persen di tahun 1987, jauh mengungguli pesaing seperti Atari dan Sega. Namun dominasi ini tidak lepas dari praktik bisnis yang agresif.

Nintendo menerapkan pengendalian ketat terhadap lisensi game di sistem NES, termasuk pembatasan jumlah game yang dapat dirilis oleh pengembang dan penggunaan chip lockout 10NES yang mencegah game tanpa lisensi berjalan di konsolnya.

Strategi ini secara efektif memberi Nintendo kekuatan pasar yang bisa dianggap sebagai monopoli sesuatu yang kemudian memicu perseteruan hukum dengan Atari.

Kasus “Donkey Kong” dan Sengketa Hak Cipta

Meski Donkey Kong kini dianggap salah satu gim paling bersejarah, produksi awalnya tidak berjalan mulus. Nintendo bekerjasama dengan perusahaan Ikegami Tsushinki untuk membuat kodenya.

Namun setelah produksi awal selesai, Nintendo memesan tambahan *80.000 papan sirkuit tanpa melibatkan Ikegami, yang kemudian menyebabkan perselisihan mengenai hak atas kode tersebut. Perselisihan ini berujung pada gugatan hukum yang dimenangkan oleh Ikegami pada 1990, namun detail penyelesaian akhirnya tidak pernah dipublikasikan secara lengkap.

Upaya Menindak Industri Penyewaan Game

Nintendo juga tercatat pernah menentang praktik penyewaan game melalui rental seperti Blockbuster pada akhir 1980‑an. Nintendo menempuh jalur hukum dengan alasan penyewaan manual game mereka telah melanggar hak cipta, namun kritik menyatakan motivasi yang lebih luas.

Nintendo tidak menyukai kenyataan game mereka disewakan tanpa pembelian. Meskipun penyelesaian hukum membuat Blockbuster berhenti mendistribusikan salinan manual, industri penyewaan game tetap berjalan karena undang‑undang AS tidak mencakup video game secara eksplisit.