3 weeks ago
12
VIVA – Selama lebih dari satu dekade, Tiongkok terus menjalankan agenda ekspansif di Laut China Selatan dan Laut China Timur. Langkah-langkah yang awalnya bersifat “merayap”, seperti pembangunan pulau buatan dan patroli penjaga pantai, kini berkembang menjadi tindakan agresif terbuka terhadap negara-negara tetangganya.
Klaim “pembangunan damai” dan “komunitas masa depan bersama” yang sering digaungkan Beijing dinilai hanya menjadi selubung untuk menutupi ambisi ekspansionisnya. Bentrokan terbaru dengan kapal Filipina di perairan Scarborough Shoal, yang melibatkan penggunaan meriam air dan menyebabkan luka pada pelaut, kembali menegaskan bahwa tindakan Tiongkok tidak bersifat defensif melainkan ekspansionis.
Namun, jika Beijing berharap intimidasi akan menekan negara-negara tetangganya agar tunduk, hasilnya menunjukkan sebaliknya. Efek kumulatif dari agresi Tiongkok adalah mempercepat kerja sama militer sekutu, mengonsolidasikan kemitraan baru, dan memperkuat jaminan keamanan AS dengan cara-cara yang belum pernah terlihat sejak Perang Dingin.
Salah satu taktik Tiongkok yang paling konsisten adalah menutupi ekspansionisme dengan bahasa hukum. Praktik "lawfare", yang menggunakan hukum domestik dan internasional sebagai senjata, tercermin dalam setiap langkah Beijing. Di bawah Presiden Xi Jinping, Tiongkok telah melakukan inisiatif penting, menamai dan mengganti nama sekitar 100 fitur geografis di Laut China Selatan.
Selain itu, lebih dari selusin modifikasi lain telah dilakukan pada nama-nama geografis di tempat lain di Asia Selatan. Tiongkok telah mengganti nama fitur-fitur maritim di Laut China Selatan, menegaskan kedaulatan simbolis melalui manipulasi kartografi.
Scarborough Shoal yang diperebutkan China dan Filipina.
Photo :
- http://www.aseanmildef.com
Baru-baru ini, Beijing menetapkan Beting Scarborough sebagai kawasan laut yang dilindungi, yang secara efektif menghalangi akses Filipina dengan dalih konservasi. Pada Agustus 2023, Kementerian Sumber Daya Alam merilis peta kartografi standar. Peta kontroversial tersebut menegaskan kembali klaim Beijing atas sebagian besar Laut Cina Selatan, dengan menampilkan "sembilan garis putus-putus".
Khususnya, peta tersebut menambahkan bagian baru di sebelah timur Taiwan, yang menggambarkan pulau itu sebagai bagian dari Tiongkok dan memperpanjang garis tersebut menjadi sepuluh garis putus-putus, menegaskan klaimnya melalui cara-cara selain perang.
Halaman Selanjutnya
Beijing memiliki tujuan yang konsisten untuk membingkai ulang wilayah yang disengketakan sebagai wilayah domestik Tiongkok, sehingga menormalkan penegakan hukum yang bersifat koersif. Namun, yang terpenting, kegiatan-kegiatan ini telah menjadi katalisator untuk membangunkan para pemangku kepentingan dari tidur mereka dan melawan ekspansionisme Tiongkok.
