BMI Kecam Tuduhan AHY Koordinator Penyebar Isu Ijazah Jokowi: Fitnah Murahan

• 

• Berita

• Nasional

Minggu, 29 Maret 2026 - 12:26 WIB

Jakarta, VIVA – Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia (DPN BMI) memberi kecaman keras terhadap beredarnya konten hoaks serta fitnah yang diunggah oleh kanal YouTube "Dibikin Channel".

Konten tidak bertanggung jawab tersebut tanpa dasar yang jelas telah menuduh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Puan Maharani dan Rizieq Shihab bertindak sebagai koordinator dalam penyebaran isu ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Ketua Umum DPN BMI, Farhan Efendi, melalui Ketua Harian DPN BMI, Aditiya Utama menegaskan narasi yang dibangun oleh kanal tersebut bukan sekadar informasi salah, melainkan sebuah kejahatan siber terstruktur dan upaya pembunuhan karakter yang jahat untuk merusak citra AHY serta mengganggu stabilitas politik nasional yang saat ini sedang kondusif.

"Tuduhan yang menyebut AHY bersekongkol hingga membiayai gerakan untuk mendelegitimasi mantan kepala negara adalah fitnah murahan yang sangat tidak berdasar dan merupakan serangan personal yang amat keji," kata Farhan di Jakarta, Minggu 29 Maret 2026.

Saat ini, kata Farhan, AHY tengah fokus total menjalankan amanah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Selain itu hubungan AHY dengan Jokowi selama ini terjalin sangat harmonis dan produktif.

BMI menilai ada pihak yang tidak suka dengan kinerja AHY, sehingga mereka mencoba menggunakan narasi sampah dan manipulasi teknologi untuk memecah belah tokoh bangsa.

Sebagai organisasi sayap partai, BMI menegaskan bahwa AHY adalah sosok petarung yang gentleman dengan integritas tinggi dan etika militer yang kuat, sehingga sangat tidak logis jika dikaitkan dengan isu ijazah yang sudah basi dan berkali-kali dipatahkan.

"Apa yang dilakukan oleh kanal tersebut adalah bentuk 'politik murahan' yang menjijikkan karena menggunakan rekaman suara hasil rekayasa digital demi mengadu domba tokoh bangsa," katanya.

Oleh karena itu, BMI mendukung penuh langkah Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat untuk segera menyeret pengelola kanal tersebut ke ranah hukum guna memastikan ruang digital Indonesia bersih dari produsen hoaks.