Cak Imin Respons Isu Vape untuk Narkoba: Jangan Sampai Kita Lengah

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 22 April 2026 - 22:38 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengimbau agar pemerintah dan masyarakat tidak bersikap reaktif dalam menyikapi isu penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkotika.

Ia menilai langkah yang lebih penting adalah memperkuat edukasi serta pengawasan, khususnya terhadap generasi muda yang rentan terpapar.

”Kita tidak boleh hanya reaktif. Pemerintah harus memastikan ada regulasi yang jelas, pengawasan yang kuat, dan edukasi yang masif kepada generasi muda,” kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, diterima di Jakarta Rabu 22 April 2026.

Cak Imin menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dalam merespons isu tersebut agar tidak menimbulkan kepanikan berlebihan di masyarakat.

“Pendekatannya harus seimbang. Jangan sampai kita salah langkah karena kurang data, tapi juga jangan sampai terlambat bertindak” ujar Cak Imin dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 April 2026.

Selain itu, Ketua Umum PKB itu juga mendorong adanya regulasi yang jelas untuk menangani persoalan tersebut. Ia menilai penyalahgunaan vape ilegal merupakan ancaman nyata, namun penanganannya perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak berdampak pada industri yang telah mematuhi aturan.

Dalam penanganan isu ini, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Perubahan pola peredaran narkotika yang semakin canggih, menurutnya, menuntut keterlibatan berbagai pihak, termasuk lingkungan pendidikan dan keluarga.

Ia juga mengingatkan agar pengawasan diperkuat di lingkungan sekitar, sehingga tidak ada celah bagi penyalahgunaan produk yang telah diatur dalam regulasi. 

“Jangan sampai kita lengah, karena ini bisa menjadi pintu masuk baru yang tidak kita sadari, bahkan di lingkungan pesantren yang selama ini kita jaga,” ujarnya.

Isu pelarangan vape sendiri mencuat setelah Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menyampaikan temuan terkait penyalahgunaan vape dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada 7 April 2026. Namun sebelumnya, BNN juga telah menyatakan bahwa penyalahgunaan tersebut tidak berasal dari produk legal yang beredar di pasaran.