China Waspada Penuh Usai Jepang Longgarkan Ekspor Senjata: Tokyo Hidupkan 'Mesin Perang'

2 days ago 1

Kamis, 23 April 2026 - 20:04 WIB

VIVA – Pemerintah China menilai upaya Jepang mengumumkan melonggarkan aturan ekspor alat pertahanan dengan negara-negara mitra, sebagai langkah yang berbahaya. Beijing prihatin dengan keputusan Tokyo yang dinilai  bertentangan dengan klaim 'dedikasi terhadap perdamaian'. 

"Langkah-langkah berbahaya yang baru-baru ini diambil Jepang di bidang militer dan keamanan bertentangan dengan klaim 'dedikasi terhadap perdamaian' yang mereka nyatakan sendiri, serta bertentangan dengan kepatuhan mereka terhadap kebijakan 'berorientasi pada pertahanan semata'," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Selasa, 21 April 2026.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pemerintah Jepang pada Selasa merevisi aturan soal pembatasan ekspor alat militer sehingga memungkinkan penjualan senjata ke luar negeri untuk membangun industri persenjataannya dan memperdalam kerja sama dengan mitra-mitra bidang pertahanan.

Perubahan yang disetujui kabinet Perdana Menteri Sanae Takaichi dan Dewan Keamanan Nasional itu menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan pertahanan bagi negara yang selama ini memosisikan dirinya sebagai "bangsa cinta damai" di bawah Konstitusi yang menolak perang, sejak kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II.

Revisi ekspor senjata itu adalah terhadap "tiga prinsip mengenai transfer peralatan dan teknologi pertahanan" beserta pedoman pelaksanaannya yang menghapuskan aturan-aturan pembatasan ekspor tapi hanya terhadap lima kategori alat pertahanan non-tempur, yakni: penyelamatan, transportasi, peringatan dini, pengawasan dan penyapuan ranjau.

"Banyak pakar telah menyuarakan kekhawatiran bahwa Jepang sedang menghidupkan kembali 'mesin perangnya' dan 'mengekspor perang'. Proses remiliterisasi Jepang yang kian dipercepat kini telah menjadi sebuah realitas, yang bahkan disertai dengan peta jalan konkret serta langkah-langkah nyata yang sedang dijalankan," tambah Guo Jiakun.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Guo Jiakun menegaskan masyarakat internasional, termasuk China, akan senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan menentang dengan tegas langkah-langkah neo-militerisme Jepang yang sembrono tersebut.

"Kaum militeris Jepang, selama masa agresi dan ekspansi mereka pada abad yang lalu, telah melakukan kejahatan-kejahatan yang mengerikan terhadap China dan negara-negara tetangga lainnya di Asia. Dokumen pascaagresi tersebut secara tegas mengharuskan Jepang untuk 'dilucuti senjatanya secara menyeluruh' dan tidak mempertahankan industri yang 'memungkinkannya untuk mempersenjatai diri kembali demi perang," tegas Guo Jiakun.

Halaman Selanjutnya

Apalagi Konstitusi Jepang juga memuat pembatasan ketat terhadap kekuatan militer Jepang, hak untuk terlibat dalam permusuhan, serta hak untuk berperang. Pasca-Perang Dunia II, Guo menyebut Jepang menetapkan norma-norma yang lebih ketat seperti "prinsip berorientasi pertahanan semata" demi membatasi pengembangan kekuatan militer dan ekspor senjata.

Halaman Selanjutnya

Read Entire Article
Sindikasi | Jateng | Apps |