Dua Negara Bagian Australia Gratiskan Transportasi Umum Imbas Mahalnya Harga BBM

• 

• Berita

• International

Senin, 30 Maret 2026 - 13:43 WIB

Jakarta, VIVA – Dua pemerintah negara bagian di Australia, Victoria dan Tasmania mengumumkan pembebasan biaya transportasi publik karena tingginya harga bahan bakar yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah.

SBS News melaporkan bahwa Perdana Menteri (PM) Victoria Jacinta Allan mengatakan pemerintahnya akan membebaskan seluruh biaya transportasi publik selama satu bulan mulai Selasa 31 Maret. Langkah itu diambil agar transportasi umum lebih terjangkau bagi masyarakat di tengah lonjakan harga bahan bakar.

Sementara itu, di Tasmania, kebijakan transportasi umum gratis berlangsung lebih lama dari Victoria, yakni selama tiga bulan. Warga Tasmania dapat menggunakan bus dan feri secara gratis hingga 30 Juni.

Namun demikian, kedua negara bagian itu tidak menjelaskan apakah kebijakan tersebut akan berlaku selamanya.

Sebaliknya, New South Wales, Western Australia, Queensland, dan South Australia menolak memberlakukan langkah tersebut karena mereka sedang fokus pada bentuk bantuan terhadap biaya hidup lain.

Menurut Institut Perminyakan Australia (AIP), harga minyak bumi di Australia telah mencapai rekor kenaikan 27 persen sejak pecahnya konflik di Timur Tengah.

Dalam perkembangan terkait, PM Australia Anthony Albanese mengumumkan bahwa pemerintahnya akan menanggung belanja produk-produk penting yang terdampak konflik tersebut, di bawah langkah-langkah keamanan bahan bakar baru.

Senin, Albanese akan bertemu dengan para pemimpin negara bagian dan wilayah di Australia untuk membahas langka lebih lanjut guna mencegah kekurangan bahan bakar.

Eskalasi regional terus berlanjut sejak Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu, yang hingga kini telah menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei.

Iran membalas dengan melancarkan serangan drone dan rudal terhadap Israel, Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk, yang menampung aset militer milik Amerika, hingga menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, serta mengganggu pasar global dan penerbangan. (Ant)