Harga Barang Makin Mahal, Negara Tetangga RI Turunkan Ribuan Truk Sembako Murah

• 

• Bisnis

Kamis, 23 April 2026 - 20:00 WIB

Jakarta, VIVA – Konflik Timur Tengah mulai berdampak pada biaya hidup di berbagai negara Asia, termasuk Thailand. Kenaikan harga energi dan terganggunya rantai pasok global membuat harga kebutuhan pokok ikut tertekan.

Thailand, yang menjadi ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara pada awal 2026, kini mempercepat program distribusi barang murah untuk menekan lonjakan biaya hidup masyarakat.

Departemen Administrasi Provinsi di bawah Kementerian Dalam Negeri Thailand memerintahkan pejabat provinsi dan distrik di seluruh negeri untuk mendukung pengoperasian 3.800 kendaraan mobile “Pum-Puang”.

Kendaraan ini digunakan untuk menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah di berbagai wilayah, terutama daerah terpencil yang sulit menjangkau pasar tradisional atau gerai tetap.

Langkah tersebut merupakan bagian dari program Kementerian Perdagangan Thailand untuk memperluas akses masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok berharga murah.

Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan Thailand, Suphajee Suthumpun, mengatakan kebijakan ini merupakan hasil koordinasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah lembaga negara lainnya.

Selain kendaraan Pum-Puang, Thailand juga memperluas program “Blue Flag” atau Thong Fah, yaitu pasar murah yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga diskon.

Kementerian Perdagangan sebelumnya mengumumkan akan menggelar 518 acara Blue Flag di seluruh negeri dari April hingga Agustus 2026.

"Program tersebut terdiri dari 12 pameran besar dengan masing-masing 200 stan, 76 acara skala menengah dengan 50 stan, 380 kegiatan kecil di berbagai provinsi, serta 50 acara tambahan di berbagai distrik Bangkok," demikian tulis laporan VN Express, Kamis, 23 April 2026.

Lebih dari 5.000 unit penjualan bergerak juga akan dikerahkan, termasuk pedagang kaki lima, truk Pum-Puang, dan kendaraan Blue Flag mobile melalui jaringan lokal yang sudah ada.

Pemerintah juga masih merekrut lebih banyak operator untuk memenuhi target 3.800 kendaraan aktif, sementara kepala distrik diminta mempercepat pelaksanaan program tersebut.

Selain menekan harga kebutuhan pokok, Thailand juga menyiapkan skema pinjaman berbunga rendah untuk petani yang terdampak kenaikan biaya produksi.

Kabinet telah menyetujui program pinjaman “co-payment interest” dengan anggaran sebesar 30 miliar baht atau sekitar US$935,1 juta, setara Rp15,9 triliun.