idEA Kritik Aturan Turunan PP Tunas, Sebut Bisa Hambat Inovasi Digital RI

• 

• Lifestyle

• Digilife

Jumat, 27 Februari 2026 - 14:51 WIB

Jakarta, VIVA – Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). 

Rekomendasi tersebut disampaikan agar pelaksanaan beleid itu berjalan efisien tanpa menghambat pertumbuhan inovasi di ekosistem ekonomi digital nasional.

Masukan dari idEA muncul di tengah proses penyusunan aturan turunan PP Tunas yang saat ini masih difinalisasi pemerintah. Asosiasi menilai rancangan peraturan pelaksana yang sedang dibahas belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik pelaku usaha di sektor digital, khususnya Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

"Pertama dari klasifikasi risiko bertingkat dan proposional. Kami menyarankan bahwa perlunya mengadopsi sistem bertingkat atau berbasis skor, agar klasifikasi lebih mencerminkan profil risiko aktual, selaras dengan pendekatan berbasis bukti, prinsip safety by design dan praktik global," kata Ketua idEA Hilmi Adrianto dalam konferensi pers virtual yang digelar KADIN, Jumat, 27 Februari 2026.

Menurut idEA, rancangan aturan pelaksana PP Tunas saat ini mengatur penilaian risiko PSE dengan indikator yang dinilai terlalu kaku, karena terbatas pada fitur dan data bersifat biner. Skema tersebut dikhawatirkan tidak mencerminkan kondisi riil masing-masing platform digital yang memiliki model bisnis dan karakteristik berbeda-beda.

Jika ketentuan tersebut tidak disempurnakan, idEA menilai banyak PSE berpotensi dikategorikan berisiko tinggi untuk anak, meskipun pada praktiknya telah memiliki langkah mitigasi perlindungan anak dalam layanannya. Oleh karena itu, asosiasi mendorong pemerintah mengedepankan pendekatan berbasis prinsip dalam melakukan penilaian risiko.

"Karakter maupun model bisnis yang ada dari masing-masing platform perlu dilihat lebih lanjut secara proporsional agar penilaian difokuskan pada efektivitas mitigasi terhadap masing-masing risiko dan langkah-langkah wajar yang telah diupayakan, bukan semata pada daftar fitur teknis yang kaku," katanya.

Selain isu klasifikasi risiko, idEA juga menyoroti mekanisme verifikasi usia yang diatur dalam rancangan beleid turunan PP Tunas. Asosiasi menilai kewajiban verifikasi usia sebaiknya tidak hanya dibebankan kepada PSE, melainkan juga melibatkan pemilik sistem operasi maupun toko aplikasi yang terpasang di perangkat pengguna.