IRGC Sebut Anak Usia 12 Tahun Bisa Ikut Dukung Perang Iran

• 

• Berita

• International

Sabtu, 28 Maret 2026 - 17:00 WIB

VIVA –Seorang pejabat dari Garda Revolusi Iran menyatakan bahwa batas usia minimum untuk terlibat dalam peran pendukung terkait perang kini diturunkan menjadi 12 tahun. Pernyataan tersebut disampaikan dalam siaran media pemerintah.

Pejabat bidang budaya Garda Revolusi di Teheran, Rahim Nadali menjelaskan bahwa sebuah inisiatif bernama “For Iran” sedang merekrut peserta untuk membantu berbagai kegiatan seperti patroli, penjagaan pos pemeriksaan, hingga dukungan logistik.

Ia mengatakan bahwa keputusan menurunkan batas usia ini diambil karena semakin banyak anak-anak yang secara sukarela ingin terlibat. Menurutnya, anak berusia 12 hingga 13 tahun kini diperbolehkan ikut serta jika mereka menginginkannya.

Pernyataan ini disiarkan sebagai bagian dari liputan media pemerintah mengenai upaya perang yang sedang berlangsung, demikian seperti dilansir dari laman Iran Internasional, Sabtu 28 Maret 2026.

Pengumuman tersebut kembali memicu kekhawatiran terkait keterlibatan anak di bawah umur dalam aktivitas yang berhubungan dengan keamanan di Iran.

Sebelumnya, saat gelombang protes pada 2022 yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini, beredar sejumlah gambar di media sosial yang memperlihatkan anak-anak dan remaja mengenakan seragam bergaya militer lengkap dengan perlengkapan pelindung. Hal ini menuai kritik dari para pegiat hak anak.

Kebijakan ini juga dinilai bertentangan dengan komitmen Iran terhadap Konvensi Hak Anak, yang melarang keterlibatan anak-anak dalam aktivitas militer.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia pun berulang kali menuduh otoritas Iran melakukan kekerasan terhadap anak-anak dalam berbagai aksi penindakan sebelumnya. Pusat Hak Asasi Manusia di Iran menyebutkan bahwa lebih dari 200 anak tewas akibat tindakan aparat keamanan selama gelombang protes pada awal 2026.

Selain itu, Amnesty International dan Human Rights Watch juga telah mendokumentasikan kasus anak-anak yang ditembak, ditahan, dan mengalami kekerasan selama demonstrasi. Mereka menilai aparat pemerintah menggunakan kekuatan mematikan terhadap anak di bawah umur, yang jelas melanggar hukum internasional.