Jakarta, VIVA - Presiden Prabowo Subianto bakal memperbaiki rantai distribusi pupuk, yang selama ini dianggap terlalu panjang. Hal itu merupakan salah satu hasil rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 26 November 2024.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas memastikan Peraturan Presiden (Perpres) terkait hal itu juga sudah diputuskan oleh Presiden Prabowo, dan akan dilaksanakan oleh pihak Kementerian Pertanian.
"Sudah disepakati, nanti Perpres-nya itu diputuskan oleh Kementan (Kementerian Pertanian)," kata Zulhas pada Selasa, 26 November 2024.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
Photo :
- VIVA/Yeni Lestari
Pembenahan jalur distribusi pupuk ini diyakini Zulhas akan mampu memperpendek rantai distribusinya. "Kementan langsung ke Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia langsung ke Gapoktan, pengecer, atau distribusi, sehingga rantai distribusinya menjadi sangat pendek," jelas dia.
Dia menambahkan, selain isu soal pangan dan distribusi pupuk, beberapa isu strategis juga dibahas dalam ratas tersebut. Termasuk soal neraca komoditas, hingga transformasi kelembagaan Perum Bulog.
Mengenai keputusan terkait neraca komoditas, Zulhas mengatakan bahwa saat ini urusan itu akan turut melibatkan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Sebelumnya, neraca komoditas hanya diputuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
"Nanti mengenai neraca komoditas ditambahkan satu kementerian yaitu Menteri (koordinator) Bidang Ekonomi atau Menteri Koordinator Bidang Pangan. Itu saja kalimatnya dan sudah disetujui juga,” ujarnya.
Selain soal kebijakan, Zulhas juga menyampaikan kabar baik terkait produksi dan stok pangan nasional. Produksi beras tahun 2025 diperkirakan mencapai 32 juta ton, sementara stok beras nasional hingga akhir Desember 2024 diproyeksikan mencapai lebih dari 8 juta ton. Dimana hampir 2 juta ton dikelola oleh Bulog.
"Stok beras kita akhir Desember nanti ini akan dicatat sebagai stok tertinggi mungkin 5 tahun terakhir. InsyaAllah mudah-mudahan tahun depan tidak ada impornya, tapi kalau impor pun sedikit," ujarnya.
Sebagai informasi, ratas tersebut juga membahas rencana transformasi kelembagaan Bulog. Presiden Prabowo mengarahkan agar Bulog dapat lebih optimal dalam mendukung swasembada pangan, khususnya dalam pembelian gabah dan jagung.
Selain itu, pemerintah juga akan menyusun kebijakan terkait penyuluh pertanian, agar pengelolaannya lebih terkoordinasi di tingkat pusat. Sedangkan, terkait infrastruktur irigasi, Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajarannya agar aturan tanggung jawab irigasi yang selama ini terbagi antara Pemerintah Daerah dan pusat dapat ditinjau kembali.
Halaman Selanjutnya
"Nanti mengenai neraca komoditas ditambahkan satu kementerian yaitu Menteri (koordinator) Bidang Ekonomi atau Menteri Koordinator Bidang Pangan. Itu saja kalimatnya dan sudah disetujui juga,” ujarnya.