Komisi III DPR Wanti-wanti Aparat Tak 'Main Hukum' di Kasus ABK Fandi

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 27 Februari 2026 - 12:20 WIB

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas menegaskan proses hukum terhadap anak buah kapal (ABK) Fandi Ramadhan yang dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan sabu 2 ton harus transparan dan profesional.

Dia memperingatkan agar tidak ada praktik permainan hukum atau rekayasa yang dilakukan aparat dalam penanganan kasus tersebut.

Hal itu disampaikan Hasbiallah Ilyas setelah keluarga ABK Fandi menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III, Kamis, 26 Februari 2026.

Hasbiallah meminta agar aparat penegak hukum yang menangani kasus ini segera dipanggil ke DPR RI guna memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.

“Kami meminta agar jangan sampai ada permainan aparat penegak hukum dalam kasus ini. Fraksi PKB meminta agar aparat yang menangani perkara ini dipanggil ke Komisi III DPR RI untuk dimintai penjelasan secara terbuka. Kami perlu mengetahui secara utuh apa yang sebenarnya terjadi,” kata Hasbiallah dalam keterangannya, Jumat, 27 Februari 2026.

Pemanggilan tersebut, kata dia merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk memastikan prinsip due process of law terpenuhi. 

Terlebih, ABK Fandi dituntut hukuman mati sehingga negara wajib menjamin bahwa proses penyidikan hingga persidangan objektif dan terbebas dari upaya kriminalisasi.

“Kita ingin memastikan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur dan tidak ada rekayasa. Jika memang bersalah, tentu harus diproses sesuai hukum. Tetapi jika ada hal-hal yang janggal, negara wajib hadir untuk meluruskan,” tutur dia.

Lebih lanjut, politisi PKB ini menyatakan dukungannya terhadap pemberantasan narkotika secara tanpa kompromi. Namun, ia mengingatkan agar setiap langkah penegakan hukum tetap berpijak pada koridor hukum yang berlaku dan selaras dengan semangat KUHP yang baru.

“Transparansi sangat penting karena kasus ini menyangkut konsekuensi hukum dan kemanusiaan yang sangat serius. Jangan sampai penegakan hukum justru mencederai rasa keadilan itu sendiri,” tandas Hasbiallah.