Bali, VIVA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mengeluarkan surat perintah kepada Petugas Pemungutan Suara (PPS) se-Bali, untuk mengkoordinir pembuatan video pendek berdurasi 2-3 menit di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada 2024 yang akan berlangsung pada, 27 November 2024.
Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan, video pendek yang diperkirakan akan ada sekitar 6.795 video itu untuk membuat testimoni para saksi dan pengawas TPS saat pemungutan suara.
Video testimoni untuk mengetahui dan memastikan jalannya pemungutan suara di TPS berjalan sesuai dengan aturan undang-undang atau tidak. Video juga untuk mengetahui jika ada pelanggaran atau kecurangan di TPS.
KPU Provinsi Bali melakukan pengundian nomor urut pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur 2024 di Kantor KPU Provisi Bali, Senin, 23 September 2024.
Photo :
- VIVA.co.id/Maha Liarosh (Bali)
"Video pendek akan kami fungsikan untuk membendung apa bila saat hari H ada konten-konten dari luar yang mengatakan Bali ribut, Bali begini walaupun kejadiannya dari luar. Kami tidak ingin masyarakat Bali terpengaruh dengan isu itu," kata Gede Lidartawan, Senin, 25 November 2024.
"Video juga sebagi bukti KPU terhadap pelaksanaan Pilkada di Bali berjalan lancar, aman dan damai, tak ada intimidasi," imbuhnya.
Sementara itu, pendistribusian logistik Pilkada sudah mulai dilakukan oleh KPU Provinsi Bali mulai Senin, 25 November 2024, untuk wilayah Buleleng, Klungkung, Tabanan dan Kabupaten Badung. Paling lambat, distribusi logistik sudah diterima pada hari H pukul 05.00 pagi.
"Saya pastikan Selasa, 26 November 2024 sore itu sudah ada laporan ke kita semua sudah clear, bahwa semua sudah ready beserta pengamanannya," jelas Lidartawan.
Lidartawan menegaskan, logistik Pilkada harus disimpan di tempat dengan pengawasan baik. Bukan disimpan di rumah-rumah pribadi.
"Kalau pun tempat penyimpanan terpaksa belum siap, bisa disimpan di kantor desa maupun Banjar dengan pengawasan ketat," ujarnya.
Kesiapan lain menjelang pemungutan suara adalah berkaitan dengan anggaran pembuatan TPS. Lidartawan mengatakan, dana tersebut sudah didistribusikan kepada PPS, termasuk honor untuk penyelenggara adhoc.
"Dari anggaran, dari logistik kita sudah pastikan aman, Bali aman," jelas Ketua KPU Provinsi Bali.
Halaman Selanjutnya
"Saya pastikan Selasa, 26 November 2024 sore itu sudah ada laporan ke kita semua sudah clear, bahwa semua sudah ready beserta pengamanannya," jelas Lidartawan.