Menelaah Hubungan Israel-AS Saat Trump Dilantik Jadi Presiden, Perang Berakhir atau Makin Parah?

Washington, VIVA – Jika ada yang siap bersorak atas terpilihnya kembali Donald Trump, itu adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Meskipun hubungan mereka mendingin menjelang akhir masa jabatan pertama Trump, khususnya setelah Netanyahu dengan cepat memberi selamat kepada Joe Biden atas kemenangannya pada tahun 2020, yang merupakan sebuah isyarat yang dianggap Trump sebagai pengkhianatan, tetapi keduanya memiliki ikatan ideologis yang dalam.

Kali ini, Netanyahu tidak menunggu. Dia dengan antusias memuji kembalinya Trump ke Gedung Putih, bahkan sebelum hasil akhir dari pemilu AS pada 5 November.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz juga dengan bersemangat merayakan kembalinya Trump sebagai kesempatan untuk menyerang poros kejahatan yang dipimpin oleh Iran.

Lalu, bagaimana hubungan AS-Israel setelah Trump kembali sebagai Presiden?

Agenda Kebijakan Luar Negeri Trump Akan Dilanjutkan dari Titik yang Terhenti Pada Tahun 2020.

Melansir dari ANews, Sabtu, 16 November 2024, bagi Netanyahu, masa jabatan Trump yang kedua menjanjikan penyelarasan baru pada kebijakan Timur Tengah, dengan kedua pemimpin saling sependapat dalam melawan semua elemen anti-Israel.

Selama kampanye, Trump mempromosikan pesan perdamaian, menyerukan diakhirinya konflik di seluruh dunia.

Kini, dengan serangan Israel baru-baru ini ke Gaza menyusul serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober, Trump secara tidak langsung mendukung niat Israel untuk menyelesaikan pekerjaan melawan Hamas, meskipun rincian rencananya masih belum dijelaskan.

Aliansinya yang telah lama terjalin dengan Netanyahu kemungkinan akan memengaruhi pendekatannya, terutama mengingat dukungan Trump sebelumnya terhadap klaim Israel atas Yerusalem dan Dataran Tinggi Golan.

Trump telah melontarkan gagasan untuk pembangunan ambisius di Gaza, tetapi belum mengartikulasikan strategi yang jelas untuk pemulihan pascaperang.

Sementara itu, permusuhan yang sedang berlangsung antara Israel dan Hizbullah menambah kerumitan yang akan dihadapi Trump saat ia mengambil alih Gedung Putih.

Meskipun masa jabatan sebelumnya memberikan beberapa preseden, seperti pendiriannya tentang Israel-Palestina, hubungan Amerika Serikat (AS)-Teluk, dan Iran, filosofi America First Trump dapat meredam strategi regionalnya, sehingga agak sulit untuk memprediksi arah yang tepat, yang akan diambilnya dalam masa jabatan keduanya.

Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden ke-47, bukanlah hal yang mengejutkan di Amerika yang terpolarisasi saat ini, dengan Demokrat yang tersandung oleh kesalahan demi kesalahan.

Namun, saat kembali ke Ruang Oval, Trump menantikan slogan khasnya, "America First" dan "Make America Great Again," yang mungkin terdengar meyakinkan bagi sebagian orang, tetapi kemungkinan tidak akan banyak membantu kemajuan yang meluas dan segera.

Agenda kebijakan luar negeri Trump akan dilanjutkan dari titik yang terhenti pada tahun 2020, dengan urusan yang belum selesai, yang melibatkan Tiongkok, Rusia, dan sekutu AS di Uni Eropa (UE) serta NATO.

Namun, lanskapnya jauh dari seperti sebelumnya. Saat ini, ia melangkah ke dunia yang masih bergejolak akibat konflik aktif di Ukraina dan Palestina, yang dipicu oleh pendanaan dan kesepakatan senjata Biden.

Trump, dalam pidato kemenangannya di Florida, berjanji untuk menghentikan perang, mengisyaratkan gencatan senjata dan kesepakatan damai sebagai langkah berani berikutnya. Namun, jangan terlalu cepat percaya diri.

Menjelang pelantikannya di bulan Januari, Pemerintahan Biden mungkin akan memasukkan gerakan simbolis, mungkin upaya gencatan senjata atau perintah eksekutif dengan dampak terbatas.

Permusuhan Baru Terhadap Lembaga Internasional

Pada tahun 2018, Trump melakukan tindakan keji dengan menghentikan pendanaan AS untuk badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).

Sementara Presiden Biden sebagian membatalkan keputusan ini pada tahun 2021, kembalinya Trump ke Gedung Putih pada tahun 2025 memunculkan momok permusuhan baru terhadap lembaga internasional seperti UNRWA.

Hal ini menimbulkan masalah bagi warga Palestina yang mengungsi, yang sangat bergantung pada badan tersebut untuk layanan penting, termasuk perawatan kesehatan dan pendidikan.

Dengan Gaza dalam cengkeraman serangan Israel yang telah merenggut lebih dari 44.000 nyawa, termasuk 28.000 wanita dan anak-anak, peran UNRWA tidak pernah lebih penting dari sebelumnya. Badan tersebut berjuang untuk mempertahankan operasinya di tengah kekacauan, tetapi masa depannya semakin tidak pasti.

Minggu lalu, Israel memperparah krisis dengan membatalkan perjanjian kerja samanya dengan UNRWA, yang telah berlaku sejak 1967.

Jika Trump kembali memangkas pendanaan AS, hal itu dapat memberikan pukulan telak yang mungkin tidak akan pernah dapat dipulihkan oleh badan tersebut. Kepemimpinan Palestina dan masyarakat internasional harus bersiap menghadapi kemungkinan ini.

Wilayah Palestina Menghadapi Lapisan Ketidakpastian Baru

Bertaruh pada Kepresidenan Trump untuk membawa stabilitas ke Timur Tengah, tampaknya seperti taruhan yang berani tetapi berisiko.

Hubungan mendalam Trump dengan Israel dan tokoh-tokoh berpengaruh di sana tidak menawarkan banyak harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi Palestina, atau jalan nyata menuju kenegaraan.

Hubungan masa lalu Trump dengan monarki Teluk dan orang-orang kuat menunjukkan bahwa ia mungkin kembali ke buku pedoman transaksional. Ketika era kedua Trump berlanjut, dua prioritas utama kemungkinan akan membentuk pendekatannya terhadap wilayah tersebut.

Pertama, ia hampir pasti akan kurang fokus pada perdamaian jangka panjang dan lebih pada kemenangan geopolitik jangka pendek, berharap para pemain regional akan memikul tanggung jawab yang sering dipegang oleh Washington. Namun, di wilayah serumit Timur Tengah, taruhannya tetap tinggi, dan hasilnya masih jauh dari pasti.

Visi Trump tentang tatanan regional di Timur Tengah telah berakar pada gagasan normalisasi Arab-Israel, dengan dukungan AS memainkan peran sentral.

Kerangka kerja ini mengesampingkan masalah Palestina, memberikan Israel tingkat kebebasan yang signifikan dalam tindakannya. Baik Trump maupun Biden, terlepas dari perbedaan mereka, keduanya telah menganut elemen-elemen strategi yang lebih luas ini, dengan masing-masing Presiden menavigasi kompleksitas kawasan dengan cara mereka sendiri.

Penarikan mendadak Trump dari Suriah dan keluarnya Biden yang tergesa-gesa dari Afghanistan, mencerminkan benang merah yakni kecenderungan untuk mundur dari keterlibatan langsung AS tanpa menyelesaikan masalah yang mendasarinya.

Dengan masa jabatan kedua Trump, kawasan ini menghadapi lapisan ketidakpastian baru. Sikap impulsif dan pengambilan keputusan yang tidak menentu dari Trump dapat meningkatkan ketegangan yang mendorong Israel dan Iran menuju konflik terbuka. Atau sebaliknya, memberikan kesempatan untuk meredakan situasi.

Ketidakstabilan ini memperkuat persepsi di antara para pelaku regional, bahwa pendekatan yang hati-hati dan seimbang mungkin tetap menjadi strategi yang paling bijaksana. Para pemain kuat di kawasan tersebut kemungkinan akan terus melakukan lindung nilai taruhan mereka, dan mempersiapkan masa depan di mana peran AS tetap tidak dapat diprediksi seperti sebelumnya.