Menteri PU Dody Hanggodo Singgung Adanya 'Lidi Kotor' di Internal: Deep State Itu Real Ada

• 

• Bisnis

Senin, 30 Maret 2026 - 14:00 WIB

Solo, VIVA – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyoroti adanya praktik “lidi kotor” di internal kementeriannya yang ia kaitkan dengan fenomena deep state. Pernyataan tersebut muncul setelah ia menemukan sejumlah kejanggalan dalam draft laporan audit internal yang diterimanya.

Dody menjelaskan, awalnya ia hanya menerima draft dalam bentuk presentasi singkat. Namun, isi dokumen tersebut menimbulkan kecurigaan sehingga ia meminta laporan lengkap untuk ditelaah lebih lanjut. Setelah membaca dokumen utuh, ia menilai banyak poin yang tidak didukung bukti kuat.

“Iya, jadi draft awal yang saya terima pertama kali itu bentuknya foto. Cuma dua lembar atau tiga lembar. Tapi kok saya merasa nggak nyaman nih baca PowerPoint-nya itu. Ada sedikit yang menggelitik saya,” ujar Dody.

Menurutnya, kejanggalan tersebut bukan hanya soal substansi, tetapi juga arah audit yang dinilai menyimpang dari tujuan awal. Ia mengungkapkan bahwa audit yang seharusnya menyasar dua direktur jenderal justru mengarah kepada dirinya sebagai menteri.

“Ya memang banyak keanehan. Menurut saya sih pribadi banyak keanehan. Jadi boleh dibilang yang diomongin dari awal itu hampir semua nggak ada bukti,” katanya.

Dody kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan fenomena deep state yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Ia bahkan menyebut dirinya menjadi korban langsung dari praktik tersebut.

“Nah ini sebenarnya, teman-teman sekalian media, inilah yang bolak-balik disebut oleh Pak Prabowo, deep state. Saya ini kena deep state,” ungkapnya.

Lebih jauh, Dody menilai kondisi internal kementeriannya belum sepenuhnya bersih. Ia menggunakan analogi “lidi kotor” untuk menggambarkan masih adanya oknum yang diduga berupaya merusak sistem dari dalam.

“Masalahnya itu, sapu saya ini nggak bersih 100 persen. Lidinya ini masih kotor. Dan setelah lidi kotor ini berusaha ngantem saya, itu aja sih,” ujarnya.

Ia menyebut praktik semacam ini menjadi tantangan besar dalam upaya pembenahan birokrasi di Kementerian PU. Menurutnya, fenomena deep state tidak hanya nyata, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan efektivitas kebijakan publik.

“Terus terang, Bapak-Ibu sekalian, saya hanya mengonfirmasikan apa yang dikatakan Pak Prabowo Subianto itu sangat-sangat benar. Deep state itu ada di semua pemerintahan, terutama PU,” katanya.