Pastikan Wapres Gibran Sudah Bisa Ngantor di IKN, Bos OIKN: Saya Berharap Itu Terjadi

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 30 Maret 2026 - 15:46 WIB

Jakarta, VIVA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming sudah bisa berkantor di IKN mulai tahun ini. Gedung dan fasilitas pendukung kegiatan wapres sehari-hari telah rampung.

Menurut dia, berbagai persiapan juga telah dilakukan oleh staf Wapres Gibran. Sehingga diharapkan, bisa segera direalisasikan dalam waktu dekat.

“Tahun ini bisa karena gedungnya sudah jadi, ya, furniturnya juga yang sementara juga sudah,” ucap Basuki saat ditemui usai rapat dengan Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Maret 2026.

“Ada beberapa (staf Wapres) di sana,” tambahnya.

Basuki berharap rencana wapres berkantor di IKN bisa segera direalisasikan. “Kalau saya, rumah saya sekarang di sana, ya. Jadi saya berharap itu terjadi, akan ada beliau benar-benar akan berkantor di sana. Harapan saya,” ucapnya.

Pada mulanya, dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus sempat menyinggung soal wacana Wapres berkantor di IKN. “Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi sana, dong, tinggal. Uang negara itu barang,” kata dia.

Pernyataan itu dilontarkan Deddy sembari menekankan pentingnya pemanfaatan gedung-gedung yang telah dibangun di IKN. Ia pun meminta Kepala OIKN Basuki berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait hal ini.

“Bagaimana kita memanfaatkan itu, Pak (Basuki)? Tolonglah diskusi dengan Pak Presiden dengan menteri-menteri yang ada supaya kita utilisasi, Pak. Jahat kita sama rakyat, barang berdiri, enggak digunakan, uang dibakar untuk maintenance (perawatan),” ucapnya.

Adapun dalam rapat tersebut, Basuki di antaranya menjelaskan kegiatan prioritas dan anggaran OIKN untuk tahun ini.

Basuki dalam pemaparannya mengatakan salah satu kegiatan prioritas pihaknya adalah terkait pembangunan kawasan, termasuk penataan ruang Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) serta pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif. (Ant)