3 hours ago
2
Jakarta, VIVA – Pemerintah memberikan sinyal bakal adanya insentif untuk mobil hybrid di awal tahun 2025. Akan tetapi, hal tersebut mendapat penolakan keras dari Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia atau Periklindo.
Insentif mobil hybrid ini sudah diusulkan oleh Kementerian Perindustrian. Hal tersebut demi menjaga gairah industri otomotif nasional, dan segera diskusikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam waktu dekat.
“Insentif untuk hybrid juga salah satu yang kita telah usulkan dan dalam waktu dekat akan dibahas,” ujar Menperin Agus Gumiwang, di GJAW 2024, Jumat 22 November 2024.
Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS 2023)
Di sisi lain, Kemenperin juga mengupayakan agar teknologi hybrid tersebut bisa diintegrasikan ke dalam segmen Low Cost Green Car (LCGC). Langkah ini bertujuan menciptakan kendaraan yang tidak hanya efisien dan terjangkau.
Melihat hal tersebut, Periklindo menolak dengan keras adanya usulan insentif mobil hybrid di 2025 hingga wacana LCGC Hybrid. Itu diungkapkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Periklindo, Tenggono Chuandra Phoa.
"Kami tidak mendukung (insentif hybrid dan LCGC hybrid), statement jelas Periklindo tidak mendukung," ujar Tenggono pada wartawan di Jakarta Pusat, Senin 25 November 2024.
Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menghambat perkembang BEV di Indonesia, dan zero emisi itu sendiri. Selain itu, bertentangan dengan Inpres Nomor 7 tahun 2022, soal penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
Di mana, seluruh kendaraan dinas operasional dan/atau Kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah harus memakai kendaraan listrik.
Wuling BinguoEV melakukan pengecasan di DC Charging Station
"Inpres nomor 7 2022, semua harus memakai EV. Jelas tuh kan, kok tiba-tiba ada hal yang lain lagi. Ya, kita nggak ngerti lah," ucapnya.
Lebih lanju, Tenggono mengungkapkan bahwa bahwa mobil listrik lebih unggul dalam hal efisiensi bahan bakar dan emisi. Mengingat mobil listrik menghasilkan emisi nol, berbeda dengan mobil hybrid yang masih mengeluarkan asap.
"Apakah lebih murah? bandingkan sendiri saja. Hitungannya 1,5 kWh listrik sama dengan 1 liter (BBM). 1 kWh cuma Rp 1.700 kalau nggak salah. Kalau di fast charging Rp 2.400-an. Dibandingkan dengan 1 liter bensin Rp 10.000 ribu. Berapa persennya? Hanya 20 sekian persen dari yang ini. Mana yang lebih murah?," paparnya.
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menghambat perkembang BEV di Indonesia, dan zero emisi itu sendiri. Selain itu, bertentangan dengan Inpres Nomor 7 tahun 2022, soal penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
