1 week ago
7
Jakarta, VIVA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen, Prof Abdul Mu'ti, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menitipkan pesan kepada kementeriannya, terkait polemik kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB.
Mu'ti yang juga Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, itu mengatakan kalau Presiden Prabowo memintanya agar tidak tergesa-gesa dalam menentukan sistem zonasi PPDB.
Prabowo, kata Mu'ti, meminta agar evaluasi terhadap sistem zonasi di sekolah dilakukan secara maksimal. Oleh sebab itu, pemerintah menggelar rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah pada Senin kemarin 11 November 2024.
"Soal zonasi juga, nanti kami akan ambil keputusan juga soal itu, dan pesannya Pak Presiden kan memang ojo kesusu. Ojo kesusu itu bahasa Indonesia nya jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru," kata Mu'ti.
Kemendikdasmen memastikan pemerintah akan mendengarkan segala kritik dan masukan dari para guru dan kepala dinas pendidikan, di seluruh Indonesia.
"Kita dengarkan semuanya, kita kaji dengan saksama. Mudah-mudahan nanti kita bisa ambil kebijakan yang terbaik," katanya.
Di sisi lain, Mu'ti menilai semangat dan tujuan dari zonasi perlu diapresiasi lantaran pemerintah berupaya memberikan mutu pendidikan yang baik melalui lingkungan sekolah yang dekat dengan tempat tinggal peserta didik.
Meski demikian, Mu'ti tidak menampik bahwa sistem zonasi mendapatkan kritik dari banyak pihak, terutama terkait persoalan teknis di lapangan.
Oleh sebab itu, pemerintah berupaya mencarikan solusi terbaik bagi masa depan pendidikan Indonesia serta peserta didik.
"Ini persoalan yang memang selama ini sangat menyita perhatian kita. Karena memang dalam pelaksanaannya menimbulkan kontroversi baik yang setuju, maupun yang tidak setuju," tutur Mu'ti.
Dalam acara yang sama, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga meminta kepada kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia untuk mengkaji kembali sistem zonasi. Gibran menilai bahwa tidak seluruh wilayah cocok dengan sistem itu.
Ia pun menekankan agar kondisi pemerataan guru juga menjadi pertimbangan penting selain juga fasilitas yang belum merata.
Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu pun meminta agar permasalahan zonasi segera dicarikan jalan keluar.
Halaman Selanjutnya
Meski demikian, Mu'ti tidak menampik bahwa sistem zonasi mendapatkan kritik dari banyak pihak, terutama terkait persoalan teknis di lapangan.
