Pramono: WFH ASN Pemprov DKI Bukan Hari Rabu

• 

• Berita

• Metro

Senin, 30 Maret 2026 - 11:09 WIB

Jakarta, VIVA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan pihaknya akan mengikuti arahan pemerintah pusat terkait kebijakan work from home (WFH) aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Namun, terkait hari pelaksanaan, Pramono memastikan kebijakan WFH ASN Pemprov DKI tak dilaksanakan pada hari Rabu.

"Mengenai hari, tentunya tidak hari Rabu," kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 30 Maret 2026.

Pramono menjelaskan, pihaknya tidak akan melaksanakan kebijakan WFH pada Rabu karena hari tersebut telah ditetapkan sebagai hari transportasi umum.

"Kenapa tidak hari Rabu? Karena Rabu itu adalah hari transportasi umum sehingga dengan demikian, saya kalau nanti sudah diputuskan oleh pemerintah pusat akan memutuskan di luar hari Rabu. Karena Rabu tetap untuk transportasi umum," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) telah diputuskan pemerintah dan akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa meskipun keputusan tersebut sudah final, dirinya bukan pihak yang akan menyampaikan langsung kepada publik. 

Pengumuman resmi akan dilakukan oleh Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

“Sudah diputuskan, nanti diumumkan," kata Purbaya di Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.

"Bukan saya yang ngomong (mengumumkan) nanti, Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto),” sambungnya. 

Terkait target pemerintah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen melalui kebijakan WFH, Purbaya mengakui bahwa terdapat perhitungan yang memperkirakan penurunan konsumsi tersebut. 

Namun, ia menilai angka tersebut belum bersifat pasti dan masih bergantung pada berbagai faktor. Menurutnya, dampak kebijakan WFH tidak bisa dilihat hanya dari sisi penghematan energi. 

Ia menilai peningkatan aktivitas ekonomi justru berpotensi memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara. “Hemat saya mungkin enggak di sananya, karena ekonomi aktifnya naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik. Tapi kalau pajak saya juga naik, selaras dengan itu kan saya untung juga,” tuturnya.