PU Kejar Pembersihan Lumpur di Aceh, Target Pulihkan Wilayah Permukiman Warga

• 

• Bisnis

Minggu, 29 Maret 2026 - 15:30 WIB

Solo, VIVA – Upaya percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana terus menjadi perhatian pemerintah, khususnya di sejumlah daerah di Aceh. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penanganan lumpur yang menggenangi kawasan permukiman warga. 

Masalah lumpur ini dinilai menghambat aktivitas sehari-hari serta proses pemulihan ekonomi masyarakat. Terkait kondisi ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan langkah untuk mempercepat pembersihan dengan melibatkan langsung masyarakat melalui skema padat karya.

Hal tersebut diungkapkan Menteri PU Dody Hanggodo. Ia menegaskan bahwa penanganan lumpur di sejumlah wilayah Aceh menjadi salah satu fokus utama kementeriannya ke depan. 

Ia menyebut, persoalan lumpur merupakan tantangan utama yang perlu segera ditangani, terutama di wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Barat Daya. “Kesulitan di Aceh itu lumpur. Terutama untuk spesifik Tamiang dan Aceh Barat Daya,” kata Dody saat ditemui awak media di Rest Area KM 379 Batang, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 28 Maret 2026.

Untuk mempercepat proses pembersihan, Kementerian PU mengandalkan pola padat karya yang melibatkan masyarakat setempat. Skema ini dinilai tidak hanya efektif dalam mempercepat penanganan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga terdampak.

“Jadi memang fokus kita ke depannya adalah pembersihan lumpur di kawasan permukiman menggunakan pola padat karya,” kata dia.

Ia menjelaskan, program tersebut sebenarnya sudah mulai berjalan sejak awal tahun, meskipun belum dilakukan secara masif di seluruh wilayah terdampak.

“Sebetulnya sudah kita mulai, tapi belum terlalu masif. Sudah mulai sejak Januari,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat dilibatkan langsung untuk mengeluarkan lumpur dari rumah mereka ke titik pengumpulan tertentu. Selanjutnya, lumpur tersebut akan diangkut menggunakan alat berat milik pemerintah.

“Jadi masyarakat kita imbau mengeluarkan lumpur dari rumahnya ke titik tertentu, nanti kita tarik pakai dozer atau diangkut ke truk. Mereka yang kerja, kita ukur per kubik. Kalau bisa mencapai kubikasi minimum yang kita persyaratkan, kita bayar,” jelas Dody.

Meski demikian, pelaksanaan program ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak.