RI Mulai 'Kencangkan Ikan Pinggang', Gedung DPR Dipadamkan Setiap Malam hingga Jatah BBM Pejabat Dikurangi

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 27 Maret 2026 - 15:15 WIB

Jakarta, VIVA – Kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, yang meliputi Gedung MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, mulai menerapkan kebijakan pemadaman listrik sebagai bagian dari langkah efisiensi energi yang tengah didorong pemerintah. 

Kebijakan ini menjadi salah satu upaya konkret dalam menekan penggunaan energi sekaligus mendukung pengelolaan anggaran negara yang lebih ketat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Ia menjelaskan bahwa pemadaman listrik dilakukan secara rutin setiap hari di seluruh ruang kerja dan ruang rapat. 

Pemadaman tersebut diberlakukan mulai pukul 18.00 WIB hingga pagi hari berikutnya, ketika aktivitas perkantoran kembali berjalan. "Pokja (kelompok kerja) bagian gedung akan kontrol untuk penggunaan listrik juga AC," kata Indra saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 27 Maret 2026.

Ia menambahkan bahwa pengawasan penggunaan listrik dilakukan secara ketat oleh petugas pengelola gedung, termasuk dalam pengaturan penggunaan pendingin ruangan (AC). Hal ini bertujuan agar kebijakan penghematan energi berjalan optimal dan tidak sekadar menjadi imbauan semata.

Tidak hanya listrik, kebijakan efisiensi juga menyasar penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Penghematan ini berlaku bagi pejabat mulai dari eselon III hingga eselon I, dengan pengurangan jatah BBM secara bertahap.

"Kami fokus pada ASN (aparatur sipil negara). Jadi, saat ini sementara setiap minggu dikurangi jatah BBM-nya 1 hari," kata dia.

Menurut Indra, kebijakan tersebut akan mulai efektif diterapkan pada Senin, 30 Maret 2026, bertepatan dengan kembalinya seluruh pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI ke aktivitas penuh. Sebelum penerapan, Biro Umum Setjen DPR RI telah melakukan perhitungan terkait potensi penghematan yang bisa dihasilkan dari kebijakan tersebut.

Langkah efisiensi yang dilakukan di lingkungan parlemen ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas fiskal. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah terus merancang strategi untuk menjaga kesehatan anggaran negara.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menutup potensi defisit anggaran melalui pengetatan belanja serta evaluasi terhadap program-program yang dinilai kurang prioritas. Lewat pendekatan ini, pemerintah berharap pengeluaran negara dapat lebih terkendali tanpa mengganggu program-program utama yang berdampak langsung bagi masyarakat. (Ant)