Jakarta, VIVA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menilai, ada sinyal baik menyangkut kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di 100 hari pemerintahan. Khususnya menyangkut program-program pro wong cilik.
Hasto mengatakan, di dalam program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan, juga senafas dengan kebijakan PDI Perjuangan.
“Maka untuk mengatasi kemiskinan ekstrim, menyediakan rumah rakyat miskin itu menjadi komitmen bagi seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan. Juga anggota legislatif dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2025.
Pernyataan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto
Menurutnya, target-target itu akan terus ditingkatkan karena PDI Perjuangan melalui HUT ke-52, diingatkan untuk jati dirinya yang berasal dari wong cilk.
“Ya karena program 100 hari itu masih in progress. Tetapi sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PDI Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya,” katanya.
Hasto mengatakan, di HUT ke-52, PDIP ingin menjadikan rakyat sebagai cakrawati, dan harus benar diwujudkan. Termasuk lewat berbagai program-program kerakyatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.
“Itu senafas, mengapa? Karena disitu juga melalui persetujuan dari fraksi-fraksi DPR RI, di mana PDI Perjuangan berada di dalamnya,” ujarnya.
Ketika ditanya, apakah PDIP akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo, Hasto mengatakan bahwa di dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, tidak mengenal oposisi. Tetapi ada fungsi-fungsi penyeimbang, ada check and balances yang dijalankan oleh PDI Perjuangan.
“PDI Perjuangan, baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, itu selalu memberikan suatu kritik-kritik yang membangun untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” kata Hasto.
“Dan itu juga dilakukan di internal partai. Melalui HUT ini kami juga membuka kritik dari masyarakat terhadap PDI Perjuangan dan kami juga melakukan suatu otokritik. Maka fungsi-fungsi kritik-otokritik itu melekat di dalam fungsi-fungsi PDI Perjuangan terhadap pemerintah, terhadap DPR, terhadap lembaga-lembaga negara dan juga terhadap PDI Perjuangan sendiri,” sambungnya.
Halaman Selanjutnya
“Itu senafas, mengapa? Karena disitu juga melalui persetujuan dari fraksi-fraksi DPR RI, di mana PDI Perjuangan berada di dalamnya,” ujarnya.