1 week ago
3
Jakarta, VIVA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuat program 'Lapor Mas Wapres' yang resmi dibuka pada Senin, 11 November 2024. Melalui program ini, warga dipersilahkah datang ke Istana Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, untuk membuat laporan terkait masalah apapun.
Ada salah satu warga bernama Latifa, dari Cempaka Putih, Jakarta Pusat, datang untuk membuat laporan pengaduan. Ia mau melaporkan karena tidak bisa menebus ijazah SD anaknya yang terkendala biaya.
"Saya ngadu masalah anak sekolah anak saya. Suami saya sakit setelah dari Februari setelah pemilu suami saya jantung, setelah bedrest nggak lama sebulan kemudian ternyata stroke. kemudian jadi ada masalah ekonomi kan. Jadi ijazah kita nggak bisa tebus, nggak bisa dikeluarin," kata Latifa.
Latifa mengaku, belum pernah melaporkan hal tersebut ke Pemerintah Provinsi Jakarta. Maka dari itu, ia memilih untuk langsung mengadu kepada Wapres Gibran.
"Belum, jadi saya langsung ke sini," kata dia.
Ia juga menyampaikan biaya untuk menebus ijazah sang anak mencapai Rp 1 juta. Latifa mengaku kesulitan biaya karena harus merawat sang suami yang sedang sakit stroke.
Warga lainnya bernama Toni Rahman, juga datang mengadu kepada Gibran dihari pertama program ini dibuka. Ia ingin pindah dari Rusun Nagrak, Jakarta Utara, ke daerah Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan.
"Jadi saya berharap ada kebijakan lah dari Pak Wapres, melalui Pak Maruarar Sirait (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman) saya dapat dipindahkan relokasi," katanya.
Keinginan Toni bukan tanpa alasan, ia ingin pindah karena sering berobat di RSCM Jakarta Pusat dan tidak kuat menempuh perjalanan jarak jauh dari Rusun Nagrak.
"Saya ada penyakit auto imun, jadi saya sering kontrol ke RSCM, biaya saya cukup lumayan bolak balik dari Rusun Nagrak ke RSCM itu 27 km, biayanya belum saya parkir di RSCM, motor, kalau saya sakit gak bisa (bawa motor), harus naik ojek online lagi ke Stasiun Priok, naik lagi kereta ke Stasiun Cikini, bolak balik," jelas Toni.
Toni mengaku, aduannya sudah diterima oleh staf Sekretariat Wakil Presiden. Menurutnya, laporannya akan diproses.
Deputi Administrasi Sekretariat Wakil Presiden, Sapto Harjono, mengatakan setelah aduan dari masyarakat diterima, akan diproses lebih lanjut. Ia menyebut, masyarakat bisa mengadu mengenai hal apapun.
"Iya, pengaduan apapun yang hadir di sini maupun melalui online dengan WhatsApp," ujar Sapto.
Sapto menerangkan, aduan dari masyarakat itu nantinya ditindaklanjuti berkoordinasi kementerian/lembaga terkait.
"Tentu nanti kita proses di dalam ya, kita koordinasikan dengan instansi terkait kalau memang itu terkait dengan katakanlah terkait dengan tanah kita koordinasikan dengan BPN atau instansi terkait dan kemudian nanti mereka bisa menghubungi kita melalui WhatsApp," ujar dia.
Masyarakat juga bisa memantau aduannya melalui WhatsApp di nomor 081117042207.
Halaman Selanjutnya
"Jadi saya berharap ada kebijakan lah dari Pak Wapres, melalui Pak Maruarar Sirait (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman) saya dapat dipindahkan relokasi," katanya.
