4 hours ago
1
Jakarta, VIVA – Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, terus dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, Kemendagri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), melakukan focus group discussion atau FGD dengan para pakar yang terlibat aktif dalam soal kepemiluan.
Dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, FGD yang menghadirkan para pakar kepemiluan mengambil tema "Isu-Isu Strategis dalam Sistem Kepemiluan di Indonesia", yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, kamis kemarin.
Wamendagri Bima Arya, mengatakan ini sebagai langkah awal partisipasi publik dalam rangka peningkatan kualitas pemilu di Indonesia. Ia menyebut, ini rangkaian awal atau kick off untuk selanjutnya digelar dengan melibatkan daerah.
"Saya akan memandu agar waktu berjalan efektif, karena kita membutuhkan betul-mungkin ini bukan pertemuan yang pertama, nanti akan ada serangkaian ada FGD dan kita ingin sekali agar teman-teman di daerah juga bisa terlibat," kata Bima.
Beberapa isu strategis disorot oleh Wamen Bima. Seperti revisi UU Pemilu dan Pilkada. Apakah nanti di bawah payung omnibus law politik atau cukup fokus pada dua undang-undang tersebut.
Selanjutnya adalah terkait presidential threshold dan implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan semua partai politik mengajukan capres-cawapres karena tidak ada lagi ambang batasnya.
Selain itu, juga manfaat dan dampak langsung dalam pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Terutama soal biaya politik yang tinggi hingga keserentakan pemilu dan dampak dalam partisipasi politik masyarakat.
“Kita ingin kita agar bisa fokus ke isu-isu utama tapi kalau nanti ada tambahan silakan,” tambahnya.
Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, mengaku bersyukur FGD ini bisa terselenggara. Dia optimis berbagai permasalahan utama yang mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia dapat dipetakkan.
Harapannya juga adalah dapat mengeksplorasi model demokrasi dan sistem kepemiluan yang ideal sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia dan tantangan global. Hasil diskusi ini nantinya akan menjadi rekomendasi perbaikan terhadap sistem kepemiluan di Indonesia.
"Salah satu tujuan dari kegiatan ini yakni mengeksplorasi bentuk model demokrasi dan sistem kepemiluan yang ideal, sesuai dengan nilai-nilai budaya, karakteristik masyarakat Indonesia dan tuntutan globalisasi," jelas Yusharto.
Para pakar yang dihadirkan BSKDN Kemendagri di antaranya Dewan Penasihat Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Saiful Mujani; Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati; Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Rendy N.S. Umboh; serta Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam International Indonesia (UIII) Philips J. Vermonte.
Kemudian ada pula Founder Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi; Direktur Eksekutif Charta Politika Paulus Julius Yunarto Wijaya; Peneliti CSIS Arya Fernandes; Dosen Fakultas Hukum UI Titi Anggraini; The Asia Foundation Mochamad Mustafa; Dosen Universitas Katolik Parahyangan Bonggas Adhi Chandra; serta Akademisi Universitas Nasional Australia Marcus Mietzner.
Halaman Selanjutnya
“Kita ingin kita agar bisa fokus ke isu-isu utama tapi kalau nanti ada tambahan silakan,” tambahnya.
