loading...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian PKP, Kementerian Kehutanan, Kementerian KKP, serta Barantin Tahun 2025 di Kantor Pusat BPK, Jakarta pada Selasa, 4 Agustus 2026. Foto: istimewa
JAKARTA - Pelaksana tugas Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana mengungkapkan tata kelola keuangan bisa menjadi fondasi dalam mencapai Indonesia Emas 2045, khususnya yang berbasis ESG dan Government 5. Hal itu disampaikannya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian PKP, Kementerian Kehutanan, Kementerian KKP, serta Barantin Tahun 2025 di Kantor Pusat BPK, Jakarta pada Selasa, 4 Agustus 2026.
"Pemeriksaan laporan keuangan (LK) merupakan instrumen untuk memastikan setiap rupiah uang negara dikelola secara akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pemeriksaan bukan hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola Keuangan Negara dan mendorong pembangunan berkelanjutan," ujar Nyoman Adhi Suryadnyana melalui keterangannya, Rabu (5/8/2026).
Dia menuturkan, bentuk tata kelola tersebut tercermin dalam prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Sumber Daya Kementerian dan Lembaga, mulai dari Keuangan Negara, SDM, Aset, Kebijakan, maupun Sumber Daya lainnya harusnya mampu memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat.
Dia menerangkan, peningkatan kualitas hidup serta keterjaminan masa depan generasi mendatang harus jadi prioritas, tanpa mengesampingkan prinsip tata kelola yang akuntabel. Dia menggarisbawahi pentingnya transformasi menuju Government 5.0, yaitu model pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), untuk analisis data, dan kolaborasi lintas sektor yang berpusat pada masyarakat, lingkungan dan keberkelanjutan.
Dia meyakini, kedua model tersebut dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan pengambilan kebijakan. Paling tidak terdapat enam tantangan dalam perjalanan mewujudkan Governmnet 5.0 yaitu belum meratanya kematangan transformasi digital, fragmentasi data pemerintah, keterbatasan talenta Artificial Intelligence, integritas tata Kelola yang masih rendah, kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, dan isu keamanan siber dan kolaborasi.
